BTM.CO.ID, BATAM – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau yang digelar pada 16–18 November 2025 di hotel mewah berbintang empat yakni Bintan Agro Beach Resort, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini kembali membuka luka lama: budaya seremonial berbiaya tinggi yang terus menggerogoti uang rakyat.
Di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas meminta seluruh pemerintah daerah menghentikan kegiatan seremonial tak produktif, Kepri justru memilih jalan sebaliknya.
Rakerda, Outbound dan jambore kader dilaksanakan di resor tepi pantai sebuah pilihan yang sulit dibenarkan ketika masyarakat menuntut efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Yang lebih disesalkan, hingga kini pemerintah tidak membuka berapa besar anggaran yang dikeluarkan. Padahal publik tahu, kegiatan PKK umumnya dibiayai oleh APBD melalui hibah dan program pemberdayaan masyarakat. Jika bersumber dari uang rakyat, maka setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan.
Kita tidak sedang membahas soal penting atau tidak pentingnya PKK. Tidak ada yang meragukan peran mereka dalam pemberdayaan keluarga, penanggulangan stunting, dan penguatan ekonomi rumah tangga.
Yang menjadi persoalan adalah cara kegiatan dilaksanakan.
Mengumpulkan puluhan hingga ratusan peserta di hotel bintang empat selama tiga hari berpotensi menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Biaya akomodasi, konsumsi, hiburan, sewa ruangan, fasilitas outbound—semua berasal dari kocek publik, bukan dari sumbangan pribadi.
Lantas apa relevansinya menggelar rapat kerja dan jambore di hotel mewah saat pemerintah pusat sedang memangkas belanja perjalanan dinas, workshop, dan kegiatan nonprioritas? Di mana letak sensitivitas fiskal pemerintah daerah?
Budaya seremonial yang dikemas dengan istilah “rapat kerja”, “pembinaan”, atau “jambore” sudah lama menjadi ruang aman untuk pemborosan. Ini harus dihentikan.
Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan rapat mewah, bukan foto-foto seremonial, melainkan program nyata: penurunan stunting, bantuan UMKM, penguatan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
Redaksi btm.co.id menilai, Pemprov Kepri dan TP-PKK wajib membuka anggaran Rakerda ini kepada publik. Transparansi adalah satu-satunya cara meredam kecurigaan. Jika tidak, kekecewaan publik akan semakin besar dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah akan terkikis.
Sudah saatnya pemerintah daerah menyadari bahwa setiap rupiah uang rakyat memiliki tanggung jawab moral.
Dan tanggung jawab itu tidak seharusnya dibelanjakan untuk kemewahan berkedok rapat kerja.
Redaksi menanggapi Siaran Pers Kominfo Kepri : Gubernur Ansar Buka Rakerda PKK Kepri 2025 / https://kepriprov.go.id/berita/gubernur/gubernur-ansar-buka-rakerda-pkk-kepri-2025
Redaksi — btm.co.id
