BTM.CO.ID, BATAM – Di tengah gencarnya narasi pembangunan dan percepatan transformasi digital, nasib industri media lokal di Batam justru berada di persimpangan yang mengkhawatirkan.
Salah satu indikator paling nyata adalah belum terealisasinya anggaran kehumasan pemerintah daerah untuk media hingga saat ini.
Kondisi ini memantik pertanyaan besar: apakah media masih dianggap sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah, atau justru mulai dianaktirikan?
Persoalan ini bukan semata soal angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, ini menyangkut keberpihakan dan kesadaran pemerintah daerah terhadap peran strategis media sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan, sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Ketika anggaran kehumasan tersendat tanpa kejelasan, yang terdampak bukan hanya perusahaan media, tetapi juga kualitas informasi publik.
Sulit dipungkiri, banyak perusahaan media lokal menggantungkan keberlangsungan operasionalnya pada kerja sama dengan pemerintah, terutama dalam hal publikasi program dan kegiatan.
Ketika dukungan ini melemah atau bahkan terhenti, media dipaksa bertahan dalam kondisi yang serba terbatas.
Di titik ini, muncul kekhawatiran bahwa media akan kehilangan daya hidupnya, atau lebih buruk lagi, kehilangan independensinya akibat tekanan ekonomi.
Padahal, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri media, dan masyarakat.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan pengingat bahwa pers adalah bagian integral dari ekosistem demokrasi. Tanpa media yang sehat dan berdaya, transparansi akan melemah, partisipasi publik menurun, dan ruang kritik menjadi sempit.
Media bukan sekadar corong informasi. Ia adalah pencatat sejarah, penafsir perubahan, dan penjaga akal sehat publik. Dalam setiap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, media hadir memberi konteks agar masyarakat tidak tersesat dalam banjir informasi yang kian tak terbendung di era digital.
Ironisnya, di saat tantangan media semakin kompleks dari disrupsi teknologi hingga dominasi algoritma—dukungan dari pemerintah daerah justru terasa minim.
Kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan eksistensi media. Sebab, penguatan media sejatinya adalah investasi bagi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih jauh, jika dibiarkan berlarut, ketimpangan ini dapat menciptakan ekosistem informasi yang timpang. Media yang lemah secara ekonomi berpotensi kehilangan daya kritisnya, atau bahkan tersingkir oleh arus informasi instan yang belum tentu terverifikasi. Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang akan dirugikan.
Sebaliknya, ketika media didukung secara proporsional dan profesional, akan tercipta hubungan simbiosis yang ssehat
Pemerintah mendapatkan saluran komunikasi yang efektif, sementara masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang. Inilah esensi kolaborasi yang sesungguhnya.
Di tengah cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, penguatan ekosistem pers menjadi keniscayaan. Jurnalisme tidak boleh tenggelam dalam bayang-bayang algoritma dan kecerdasan buatan. Ia harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi dan peradaban.
Redaksi menilai, Batam, sebagai salah satu kota strategis di Indonesia, seharusnya menjadi contoh dalam membangun ekosistem media yang kuat dan bermartabat. Bukan justru sebaliknya.
Kini saatnya pemerintah daerah berbenah. Realisasi anggaran kehumasan bukan hanya soal administrasi, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap pers.
Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi lokal sangat bergantung pada bagaimana media diperlakukan hari ini. (Btm/Redaksi)
