BTM.CO.ID, BATAM – Pernyataan soal impor beras di Kota Batam memunculkan kebingungan di tengah publik. Hal ini menyusul adanya perbedaan keterangan antara Wali Kota Batam dan Juga Kepala BP Batam, DR H Amsakar Achmad, dengan pernyataan Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Selasa (6/1/2026).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Batam tidak melakukan impor beras dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Ia memastikan seluruh beras yang beredar di Batam berasal dari produksi dalam negeri dan ditopang oleh pasokan nasional.
“Soal impor beras ke Batam sampai saat ini, tiga tahun terakhir ini BP Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang tidak pernah mengeluarkan izin impor. Komoditinya berasal dari dalam negeri,” ujar Amsakar kepada awak media, Selasa (6/1/2026).
Amsakar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin impor beras. Ia menyebutkan, konfirmasi tersebut datang langsung dari Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam yang memastikan tidak ada aktivitas impor beras ke Batam.
@batamclick.com HEBOH Isu Beras Impor di Batam! Wali Kota @Amsakar Achmad Buka Fakta Sebenarnya Isu beras impor di Batam akhirnya TERJAWAB ❗ Wali Kota Batam DR H Amsakar Achmad menegaskan bahwa TIDAK ADA beras impor yang masuk ke Batam dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Amsakar bahkan dipanggil langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan menyampaikan fakta di lapangan 👉 tidak satu pun izin impor beras diterbitkan Pemko maupun BP Batam. ➡️ Semua beras di Batam adalah beras dalam negeri ➡️ Pemerintah pusat langsung merespons cepat ➡️ 48 ton + 8 ton beras premium dikirim ke Batam ➡️ Tambahan 4.000 ton beras siap menyusul Kesimpulannya ❗ ✔️ Stok beras Batam AMAN ✔️ Harga beras TERKENDALI ✔️ Fluktuasi justru terjadi di cabai, ayam, dan telur Jangan mudah percaya isu ❗ Cek faktanya, dengar langsung penjelasan Wali Kota Batam 👇 🔖 Hashtag TikTok #BerasImporDiBatam #AmsakarAchmad #WaliKotaBatam #FaktaBerasBatam #batamupdate ♬ suara asli – Batam Click
Bahkan, Amsakar mengungkapkan bahwa dirinya sempat dipanggil langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memberikan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menyampaikan bahwa seluruh dokumen di BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam tidak menunjukkan adanya kegiatan impor beras.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Anggota Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Ia menegaskan bahwa Batam masih sangat bergantung pada beras impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini memang terjadi peningkatan. Batam masih sangat tergantung dengan impor, terutama untuk kebutuhan beras. Sebagian besar pasokan memang berasal dari impor,” ujar Wahyu saat meninjau aktivitas Bea Cukai di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Selasa (6/1/2026), dikutip dari TribunBatam.co.
@tribunbatamid Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin menyoroti harga beras di Batam yang mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga beras menurutnya tidak terlepas dari tingginya ketergantungan daerah terhadap impor. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. “Ini memang terjadi peningkatan. Batam masih sangat tergantung dengan impor, terutama untuk kebutuhan beras. Sebagian besar pasokan memang berasal dari impor,” ujar Wahyu Wahyudi saat meninjau aktivitas Bea Cukai di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri, Selasa (6/1/2026). Ia menjelaskan, selama ini pasokan beras di Batam umumnya masuk melalui mekanisme impor yang sebagian besar dikelola oleh Bulog. Namun, di lapangan muncul informasi adanya pasokan beras di luar Bulog yang turut beredar di pasar. “Beberapa waktu lalu Bulog sudah melakukan sidak. Tapi kami juga dapat informasi bahwa ada beras di luar Bulog. Ini yang ingin kami tanyakan langsung, bagaimana mekanismenya dan dari mana asalnya,” katanya. Menurut Wahyu Wahyudin, persoalan impor beras di Batam memiliki kekhususan karena kewenangan perizinannya berada langsung di tangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, bukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membuat pengawasan dan koordinasi menjadi tantangan tersendiri. “Perizinan impor itu kewenangannya BP Batam. Makanya agak aneh juga kalau harga beras di Batam mahal. Jumlah penduduk Batam kan jelas, kebutuhan per bulan berapa ton juga bisa dihitung,” ujarnya. Baca selengkapnya di, https://batam.tribunnews.com/kota-batam/671831/komisi-ii-dprd-kepri-cek-aktivitas-bea-cukai-di-pelabuhan-roro-sebut-batam-bergantung-beras-impor?page=all #tribunbatam #tribun #beritabatam #beritakepri #beritaviral #viralvideo #viraltiktok #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound – tribunbatam
Wahyu menjelaskan, selama ini pasokan beras ke Batam umumnya masuk melalui mekanisme impor yang sebagian besar dikelola oleh Bulog. Namun di lapangan, pihaknya menemukan adanya informasi mengenai peredaran beras di luar Bulog.
“Beberapa waktu lalu Bulog sudah melakukan sidak. Tapi kami juga dapat informasi bahwa ada beras di luar Bulog. Ini yang ingin kami tanyakan langsung, bagaimana mekanismenya dan dari mana asalnya,” katanya.
Menurut Wahyu, persoalan impor beras di Batam memiliki kekhususan, karena kewenangan perizinan impor berada langsung di tangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, bukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini dinilai membuat pengawasan dan koordinasi menjadi tantangan tersendiri.
“Perizinan impor itu kewenangannya BP Batam. Makanya agak aneh juga kalau harga beras di Batam mahal. Jumlah penduduk Batam kan jelas, kebutuhan per bulan berapa ton juga bisa dihitung,” ujarnya.
Perbedaan pernyataan ini pun menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terlebih Indonesia pada 2025 telah mengumumkan capaian swasembada pangan.
Publik kini menanti kejelasan data dan sinkronisasi antarinstansi terkait untuk memastikan asal-usul pasokan beras di Batam sekaligus menjawab isu kelangkaan di wilayah Bintan dan Tanjungpinang. (Btm/ddr)
