BTM.CO.ID, BATAM – Presiden Prabowo Subianto menggagas wacana pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota—oleh DPRD di masing-masing daerah. Menurutnya, mekanisme ini tetap demokratis dan sekaligus dapat menekan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada yang selama ini dinilai membebani negara.
Gagasan tersebut disebut sejalan dengan pandangan Partai Golkar yang disampaikan saat peringatan HUT ke-61 Golkar pada Jumat (5/12/2026).
Prabowo menilai, sistem Pilkada langsung yang berlaku saat ini membutuhkan biaya sangat besar, sehingga berpotensi mendorong praktik korupsi. Karena itu, ia menegaskan perlunya mencari solusi terbaik agar demokrasi tetap berjalan tanpa pemborosan anggaran.
“Saya sendiri condong. Saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” ujar Prabowo.
Menurutnya, masyarakat sudah memilih para anggota DPRD sebagai wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Dengan demikian, DPRD dinilai dapat diberi mandat untuk memilih kepala daerah secara demokratis.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja memilih gubernur dan bupatinya?” ungkapnya.
Prabowo menambahkan, sejumlah negara maju seperti Inggris, Kanada, India, dan Brasil juga menerapkan model pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau mekanisme serupa.
Wacana ini disebut akan terus dibahas bersama partai politik dan pemangku kepentingan sebagai upaya mencari sistem terbaik bagi rakyat Indonesia. (BTM/ddr)
