Hubungan Ansar-Marlin Kurang Harmonis, Partai Pengusung Harus Lakukan Konsolidasi Ulang

BTM.CO.ID, BATAM – Kurang harmonisnya hubungan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakilnya, Marlin Agustina akan menggangu roda pemerintahan di Kepri. Hal tersebut harus segera diakhiri. Masyarakat saat ini butuh kerja nyata. Gubernur dan Wakil Gubernur harusnya bekerja, mewujudkan visi dan misi yang disampaikan sebelum Pilkada lalu. Keduanya harus segera bertemu, begitu juga dengan partai pengusung keduanya.

“Adanya konflik tersebut akan mengacaukan birokrasi. Bisa terjadi kubu-kubuan, ada yang pro ini, pro itu, dan itu akan menggangu roda pemerintahan, membuat kerja tak produktif,” kata Zamzami A Karim, pengamat politik dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Jurnalis (FDJ) Kepri, dengan tema Kewengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2914, yang digelar melalui zoom meeting, Rabu (18/8/2021) siang.

BACA JUGA:   Ekspedisi Tapal Negeri, JMSI Natuna Akan Jelajahi 7 Pulau Terluar

Zamzami mengaku sangat kaget dengan pernyataan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam sebuah video yang beredar di masyarakat luas, yang kemudian mengkonfirmasi isu tidak harmonisnya hubungan dia dengan wakilnya, Marlin Agustina. Bahkan dia mengaku sampai menghubungi salah seorang staf khusus Gubernur untuk mengingatkan agar pernyataan yang sama tak terulang lagi.

Menurut Zamzami meski terjadi ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur seharusnya tak menjadi konsumsi publik. Hal tersebut hal yang biasa. Karena tak hanya di Kepri, konflik antara kepala daerah dan wakilnya juga terjadi di daerah lain.

“Dulu ketika almarhum Pak Sani juga ada isu itu. Tapi beliau tak pernah tanggapi. Itu biasa. Apalagi gubernur dan wakil gubernur ini ada partai pengusung dan pasti punya kepentingan,” ungkap Zamzami, yang merupakan Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, tersebut.

BACA JUGA:   BI Kembali Salurkan Uang Tunai 6 Miliar Ke Lima Pulau di Kepri

Untuk mengakhiri konflik tersebut Zamzami menyarankan Ansar dan Marlin kembali duduk bareng. Begitu juga dengan partai pengusung.

“Solusinya duduk lagi, lakukan kompromi, negosiasi, power sharing. Dalam ilmu politik hal tersebut hal yang biasa,” ujarnya.

Apalagi di masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan kerja nyata dari pimpinan kepala daerah.

“Saya mengibaratkan perkecil medan tempur. Baik gubernur maupun wakilnya harus paham dengan posisi masing-masing. Saat ini masyarakat sangat berharap pada pemerintah. Pada siapa lagi masyarakat mengadu saat ini, kalau bukan pada pemerintah,” ujarnya lagi.

BACA JUGA:   Mencuat Nama O "Raja Proyek" di Pemko Batam, Diduga Kolega Pucuk Pimpinan di Pemko Batam

Hal senada juga diutarakan Muhammad Syahid Ridho, Sekretaris Komisi I DPRD Kepri yang hadir dalam diskusi tersebut. Dia mengaku sangat sedih dengan munculnya konflik tersebut. Dia pun juga berharap konflik tersebut segera berakhir.

Saat ini kata Syahid Ridho, masyarakat menunggu kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk mewujudkan visi dan misinya dalam janji kampanye lalu. Jangan sampai konflik yang ada menambah beban masyarakat saat ini. Bisa saja, dengan munculnya konflik menghambat program-program yang sudah dirancang sebelumya.

“Visi dan misi yang disampaikan merupakan tugas besar yang harus dihadapi. Apalagi saat ini tantangannya cukup besar. Kita berharap keduanya ketemu, ngopi gitu ya. Perbaiki komunikasi,” saran politisi asal PKS ini.(btm /emr)