BTM.CO.ID, BATAM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menelusuri dan menindak tegas pihak perusahaan yang diduga mengimpor beras ilegal ke Kota Batam. Temuan ini mengungkap adanya 250 ton beras asal Thailand yang masuk tanpa izin pemerintah pusat melalui kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang Aceh dan Kota Batam Kepulauan Riau (Kepri) .
Amran mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Kapolda Kepulauan Riau, Kabareskrim Polri, serta Pangdam untuk menghentikan seluruh aktivitas ilegal dan mendalami keterlibatan pihak terkait.
“Kami telusuri pelaku impor beras ilegal. Pelaku diduga memanfaatkan kawasan FTZ. Saat ini sedang dilakukan pendalaman,” tegas Amran kepada awak media minggu (23/11/2025)
Pemerintah juga telah menyegel gudang milik PT Multazam Sabang Group setelah dipastikan terdapat ratusan ton beras impor tanpa persetujuan pusat. Amran menegaskan impor tersebut diduga telah direncanakan secara ilegal, bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini melarang impor beras karena stok nasional dinilai mencukupi.
“Tanpa ada izin dan persetujuan dari pusat. Presiden sudah melarang impor karena stok nasional banyak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada satu pun pejabat di kementerian yang boleh bermain-main dalam urusan impor pangan.
“Jika ada oknum dirjen yang bermain, jika beliau tidak patuh kepada Presiden, hari ini berakhir jabatannya,” tegasnya.
Amran memastikan dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor beras.
“Kami koordinasi dengan Menteri Perdagangan bahwa saat ini tidak ada izin impor beras,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Menteri Amran menyinggung pentingnya menjaga kedaulatan pangan dan semangat nasionalisme di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada.
“Ini nasionalisme di mana? Ini kedaulatan Indonesia. Kita akan swasembada, jangan diganggu,” pungkasnya. (btm/ddr)
