Surat Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Ke Presiden Terkait Ex Officio Tuai Kritik Tokoh Kepri

  • Bagikan

Kemudian dapat pula disimak bahwa data pertumbuhan ekonomi Batam tahun lalu justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan sudah hampir mendekati pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi investasi, jumlah proyek tahun 2020 yang masuk jauh lebih besar, yakni 1.714 dibanding 2019 yang hanya 968 proyek. Meskipun nilai investasinya menurun 634.000 US$ berbanding 750.000 US$, tapi angka ini memperlihatkan kinerja yang positif di tengah badai covid-19.

BACA JUGA:   Rugikan Tiga Miliar Pengadaan Mesin Tepung Ikan, Polda Kepri Tetapkan Dua Orang Tersangka Korupsi

Soal kekhawatiran terkait pelimpahan 67 kewenangan perizinan dari pusat kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagaimana diatur dalam PP 41/2021 selama empat bulan ke depan, menurut informasi yang didapat, pembahasannya terus dilakukan oleh BP Batam dengan Pemko. Namun kerja take over kewenangan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi semua itu tak terlepas dari pusat.

Nur dan Yudi sepakat bahwa pandemi Covid-19 menjadi faktor utama yang meluluhlantakkan ekonomi daerah bahkan nasional dan dunia. Oleh sebab itu, faktor penting sebenarnya untuk recovery ekonomi adalah memprioritaskan langkah penyelesaian covid-19.

BACA JUGA:   Pelaku Pemukulan Karyawan Kopitiam 212 Batam di Buru Polisi, Ciri - Ciri Pelaku Diketahui Dari Ini

“Saran kami, dalam kondisi pandemi saat ini sebaiknya semua stakeholder bergandeng tangan dan bahu-membahu dalam melayani masyarakat agar percepatan pemulihan ekonomi di Kepri bisa lebih cepat. Masyarakat lagi susah dan tak perlu membuat kontroversi dengan pernyataan yang kontraproduktif seperti itu, apalagi pernyataan tersebut dari seorang Ketua DPRD yang semestinya menyejukkan”, ujar Muhammad Nur

BACA JUGA:   BP Batam Jajaki Rencana Investasi Data Center Dengan Damac Group Dubai

“Yang jelas, saya menyayangkan institusi sebesar DPRD Provinsi menyampaikan surat kepada Presiden RI tidak didukung oleh data yang kuat dan itu bukan representasi masyarakat Batam. Bahkan saya meragukan apakah surat Jumaga itu dapat dianggap mewakili institusi dan perlu dipertanyakan apakah surat tersebut ditulis sesuai mekanisme tatib DPRD,” kata Yudi, yang juga aktifis Transparansi Kepri itu. ( BTM / r)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *