BTM.CO.ID, TANJUNGPINANG – Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) menilai percepatan pembangunan dan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Raja Haji Abdullah di Sei Bati, Kabupaten Karimun, sudah saatnya menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Pusat. Sebagai provinsi kepulauan yang berada di garis depan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia, Kepulauan Riau membutuhkan infrastruktur transportasi udara yang mampu menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka.
Menurut MRKR, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan tidak dapat lagi dipandang hanya berdasarkan jumlah penduduk atau kepadatan wilayah daratan. Paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser kepada nilai strategis suatu wilayah dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat konektivitas nasional, serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kabupaten Karimun merupakan salah satu simpul ekonomi terpenting di Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya berada tepat di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang setiap hari dilintasi puluhan ribu kapal perdagangan dunia. Karimun juga berkembang sebagai kawasan industri, galangan kapal, perdagangan internasional, jasa maritim, dan perikanan yang memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Namun hingga kini, keterbatasan panjang runway Bandara Raja Haji Abdullah menyebabkan kapasitas pelayanan penerbangan belum optimal. Kondisi tersebut membatasi pembukaan rute-rute baru, menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat arus investasi, serta mengurangi daya saing daerah dibandingkan kawasan lain yang memiliki fasilitas transportasi udara lebih memadai.
MRKR berpandangan bahwa pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah bukan sekadar proyek pembangunan bandara, melainkan investasi strategis negara. Kehadiran bandara yang mampu melayani pesawat berbadan sedang hingga besar akan mempercepat konektivitas antara Karimun dengan berbagai kota di Indonesia, memperkuat jaringan logistik nasional, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.
Selain aspek ekonomi, keberadaan bandara yang lebih representatif juga memiliki dimensi pertahanan dan keamanan negara. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung mobilitas aparat negara, pelayanan kebencanaan, evakuasi medis, serta kepentingan strategis nasional lainnya.
MRKR meyakini bahwa percepatan pembangunan runway Bandara Raja Haji Abdullah akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Aktivitas investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan baru akan tercipta, sektor UMKM akan tumbuh, pariwisata akan berkembang, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Karimun maupun Kepulauan Riau akan meningkat secara signifikan.
Karena itu, MRKR mendorong Pemerintah Republik Indonesia agar menempatkan pembangunan dan perpanjangan runway Bandara Raja Haji Abdullah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Dukungan kebijakan, percepatan penganggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar proyek ini segera direalisasikan.
Sebagai representasi aspirasi masyarakat Kepulauan Riau, MRKR akan menyampaikan pandangan ini secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Badan Anggaran DPR RI, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Harapan tersebut lahir dari keyakinan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari wilayah-wilayah strategis yang selama ini menjadi garda terdepan negara.
Sudah saatnya Karimun tidak hanya dikenal sebagai daerah yang strategis di peta, tetapi juga memperoleh dukungan infrastruktur yang sepadan dengan peran strategisnya bagi masa depan Indonesia. Membangun runway Bandara Raja Haji Abdullah bukan sekadar membangun landasan pacu, tetapi membangun konektivitas, daya saing, dan masa depan kawasan barat Indonesia. (Btm/r)
