BTM.CO.ID, JAKARTA – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta jajaran pimpinan BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Paripurna I DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan capaian investasi Kota Batam yang terus menunjukkan tren positif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
“Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2025, realisasi investasi Batam mencapai Rp44,01 triliun atau 118,97 persen dari target investasi tahun 2025 sebesar Rp36,9 triliun,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, angka tersebut meningkat 72,83 persen dibandingkan realisasi investasi tahun 2024 yang sebesar Rp25,46 triliun.
Selain berdasarkan data LKPM, BP Batam juga mencatat realisasi investasi sebesar Rp69,30 triliun melalui metodologi Bottom-Up. Angka tersebut mencapai 115,50 persen dari target Rp60 triliun dan tumbuh 25,43 persen dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp55,25 triliun.
Menurut Amsakar, pertumbuhan investasi Batam menunjukkan momentum yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan baik dari sisi investasi dalam negeri maupun investasi asing.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi motor utama pertumbuhan investasi Batam sepanjang 2025. Nilai PMDN melonjak dari Rp8,16 triliun menjadi Rp18,43 triliun atau naik 125,86 persen.
Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) juga mencatat pertumbuhan positif dari Rp17,30 triliun menjadi Rp25,58 triliun atau meningkat 47,81 persen.
“Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan dan iklim investasi yang terus dibangun BP Batam,” katanya.
Memasuki tahun 2026, tren pertumbuhan investasi tersebut terus berlanjut. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi Batam mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara kuartalan (QoQ), investasi Batam juga meningkat 68,92 persen atau bertambah sekitar Rp10,3 triliun.
Dari total investasi tersebut, PMA berkontribusi sebesar Rp8,8 triliun dengan pertumbuhan 50,71 persen secara tahunan (YoY), sedangkan PMDN mencapai Rp8,5 triliun atau melonjak hingga 216,18 persen.
Investor asing yang mendominasi investasi di Batam berasal dari Singapura, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.
Adapun sektor usaha yang paling banyak menyerap investasi meliputi industri mesin dan elektronik sebesar 23,65 persen, kimia dan farmasi 21,18 persen, jasa lainnya 17,70 persen, serta kawasan industri dan properti sebesar 13,09 persen.
Dalam kesempatan yang sama, BP Batam juga memaparkan penguatan kelembagaan melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mulai berlaku pada Mei 2026.
Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi pemerintah terkait pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Jumlah unit kerja tingkat II bertambah dari 24 menjadi 28 unit.
Empat unit baru yang dibentuk meliputi Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Badan Usaha Pemanfaatan Aset, serta Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.
Selain memaparkan capaian investasi, BP Batam juga mengusulkan pagu anggaran Tahun 2027 sebesar Rp2,437 triliun kepada Komisi VI DPR RI.
Dalam paparannya, BP Batam menyampaikan bahwa seluruh anggaran tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan nilai mencapai Rp2.437.418.228.000.
Dari total pagu tersebut, sebesar Rp1,094 triliun atau 45 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Sementara Rp1,343 triliun atau 55 persen diperuntukkan bagi Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Pada Program Dukungan Manajemen, anggaran digunakan untuk belanja pegawai sebesar 29,93 persen, belanja pemeliharaan 5,65 persen, belanja barang dan jasa 7,89 persen, serta belanja lainnya 1,43 persen.
Sedangkan pada Program Pengembangan Kawasan Strategis, anggaran diarahkan untuk pelayanan investasi dan promosi sebesar 1,10 persen, pelayanan publik 18,55 persen, pengelolaan kawasan 2,93 persen, serta pembangunan infrastruktur sebesar 32,52 persen.
BP Batam juga mengajukan rekonstruksi pagu anggaran dengan menggeser alokasi sebesar Rp131,26 miliar atau sekitar 5 persen dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Dengan perubahan tersebut, alokasi Program Dukungan Manajemen berkurang menjadi Rp963,03 miliar. Sebaliknya, anggaran Program Pengembangan Kawasan Strategis meningkat menjadi Rp1,474 triliun.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat program-program teknis yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan investasi, pengembangan kawasan, serta percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kota Batam.
BP Batam menilai penguatan belanja teknis menjadi strategi penting untuk menjaga momentum investasi yang terus tumbuh sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. (Btm/ddr)
