BTM.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan upaya pemberantasan rokok ilegal akan terus diperkuat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Hal tersebut disampaikan Suahasil usai resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan akan melanjutkan sejumlah agenda utama, termasuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perekonomian.
“Kementerian Keuangan melanjutkan. Kementerian Keuangan menjaga APBN, meningkatkan ekonomi, stabilkan ekonomi,” ujar Suahasil.
Terkait pemberantasan rokok ilegal, Suahasil menegaskan langkah penindakan akan terus dilakukan dan diperkuat melalui jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Pak Jaka dari Dirjen Bea Cukai akan gempur terus rokok ilegal. Lebih kuat dan lanjutkan terus, bukan hanya rokok dan yang lainnya,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemberantasan peredaran rokok ilegal menjadi salah satu perhatian Kementerian Keuangan ke depan, termasuk melalui penguatan pengawasan dan penindakan oleh Bea Cukai.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih.
Posisi Menteri Keuangan kini diisi Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Dengan keputusan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan, sementara Suahasil Nazara dipercaya melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Keuangan.
Suahasil sebelumnya telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini, ia mendapat amanah memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. (BTM/ddr)
