Tindak Lanjut Inpres 1 Tahun 2022, BPJS Kesehatan Cabang Batam Lakukan Hal Berikut

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres ini diinstruksikan kepada 30 kementerian dan lembaga termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai tindak lanjut Inpres ini, BPJS Kesehatan Cabang Batam telah melakukan koordinasi melalui zoom meeting bersama Kantor Pertanahan Kota Batam, pihak perbankan dan notaris di wilayah kota Batam pada beberapa waktu yang lalu.

Banner IDwebhost

Iwan Adriady Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam mengatakan bahwa munculnya Inpres di awal tahun ini adalah merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan program JKN-KIS. Baik itu dengan iuran yang terjangkau maupun dibayarkan oleh pemerintah.

BACA JUGA:   Persiapan Sambut Wisatawan Ke Kota Batam, Pelaku Pariwisata Lakukan Vaksin Dosis Kedua

“Dengan Inpres ini diharapkan program JKN-KIS semakin optimal karena memang semua harus ikut andil untuk bergotong royong. Dengan kontribusi dari 30 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang berkontribusi, semoga kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini semakin meningkat,” kata Iwan.

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Selain koordinasi melalui zoom meeting yang dilakukan, Iwan mengatakan per 1 Maret 2022 kemarin, pihaknya menempatkan petugas BPJS Kesehatan di kantor pertanahan. Tidak hanya di Batam, tapi juga di Karimun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kendala teknis yang terjadi di lapangan.

BACA JUGA:   Pemerintah Gandeng BP Batam dalam Pengembangan KEK Pendidikan ke Inggris

“Kami sediakan petugas untuk stand by disana. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi terkait hal teknis, memberikan edukasi pada petugas loket, serta memberikan pelayanan kepada peserta jika memungkinkan. Kami juga menyediakan portal BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh petugas kantor pertanahan,” kata Iwan.

Iwan mengatakan sampai dengan saat ini, pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Batam yang wajib melampirkan KIS adalah pelayanan peralihan akta karena jual beli. KIS yang dilampirkan harus berstatus aktif. Jika menunggak maka iuran harus dilunasi terlebih dahulu.

BACA JUGA:   NEWS VIDEO : Tak Ada Alasan Jelas, UAS Dideportasi Paksa Di Singapura, Ini Penjelasanya UAS

Sementara itu, Makmur A Siboro Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam mengatakan bahwa keluarnya Inpres 1 Tahun 2022 ini tentunya sangat erat kaitannya dengan optimalisasi program JKN. Inpres tersebut mengamanahkan salah satu pelayanan di kantor pertanahan yaitu peralihan hak atas tanah melampirkan KIS dalam pengurusannya.

“Untuk mempersiapkan hal ini kami sudah bersurat ke PPAT. Kita perlu mempersiapkan banyak hal agar saat diimplementasikan tidak terjadi banyak kendala,” kata Makmur.

Ia juga mengatakan bahwa hal ini sudah seharusnya disosialisasikan kepada banyak pihak baik notaris, media maupun masyarakat secara luas. (BTM /r)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *