BTM.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program listrik desa, pabrik baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam, hingga kebijakan ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, Bahlil mengungkapkan bahwa hampir 11 ribu desa dan dusun di Indonesia masih belum memiliki akses listrik.
Pemerintah pun menyiapkan peresmian 1.413 titik dalam program listrik desa tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Jadi ada sekitar 1.413 titik yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini,” ujar Bahlil.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah yang belum terjangkau layanan kelistrikan.
Pabrik Baterai CATL–Antam Mulai Produksi
Selain program listrik desa, Bahlil melaporkan perkembangan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam.
Pabrik yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun lalu itu disebut telah mulai berproduksi. Pemerintah berencana meresmikan fasilitas tersebut dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat akan diresmikan karena pabriknya sudah mulai produksi,” kata Bahlil.
Menurut dia, fasilitas tersebut menambah kapasitas industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Bahlil menyebut Indonesia kini memiliki sejumlah fasilitas produksi baterai, di antaranya pabrik Hyundai, fasilitas di Halmahera yang melibatkan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta pabrik hasil kerja sama CATL dan Antam.
Perkembangan tersebut dinilai memperkuat integrasi ekosistem baterai kendaraan listrik nasional, mulai dari pertambangan, pengolahan mineral, hingga produksi sel baterai.
Pemerintah mendorong integrasi rantai produksi tersebut melalui kebijakan hilirisasi agar Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk industri bernilai tambah.
“Mungkin tidak banyak negara yang memiliki ini. Nah, ini bagian daripada ikhtiar untuk melakukan hilirisasi,” tutur Bahlil.
Pemerintah Evaluasi Ekspor LNG ke Singapura
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung kebijakan ekspor gas alam cair atau LNG Indonesia, khususnya terkait kontrak pasokan gas ke Singapura.
Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki pasokan gas dari sejumlah wilayah, termasuk Natuna dan Sumatera. Dalam keterangannya, 148 kargo LNG yang setara dengan sekitar 1.480 juta dalam satuan yang sama.
Menurut Bahlil, gas yang dikirim ke Singapura tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik negara tersebut. Sebagian gas disebut berpotensi dijual kembali ke negara lain.
“Keyakinan saya bahwa 48 kargo itu tidak semuanya dipakai untuk kebutuhan Singapura. Sebagian untuk kemudian diekspor ke negara lain dan sebagian untuk kebutuhan konsumsi mereka,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebijakan ekspor gas Indonesia, terutama untuk memastikan pemanfaatan sumber daya energi nasional memberikan manfaat optimal bagi kepentingan dalam negeri.
Bahlil juga menjelaskan pemerintah telah melakukan pemotongan sebagian volume gas dari kontrak yang ada. Ia menyebut angka 31 mm dalam satuan yang perlu dipastikan dari total 409 mm yang disampaikan.
Menurut dia, penyesuaian tersebut masih berada dalam batas ketentuan kontrak, khususnya terkait volume minimum yang wajib dipenuhi.
“Jadi, kita lakukan pemotongan sebagian. Itu kan 31 mm dari total 409 mm dari kontrak yang ada. Kita belum melanggar kontrak, ada batas minimum, belum kita lampaui, jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil.
Evaluasi tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kewajiban kontrak ekspor, kebutuhan energi nasional, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya gas Indonesia.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses listrik bagi masyarakat, memperkuat industri baterai kendaraan listrik melalui hilirisasi, serta mengevaluasi pengelolaan ekspor gas agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional. (Btm/r/ddr)
