SURVEI POLTRACKING: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Alasan Utama Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo–Gibran Capai 74,1 Persen

  • Bagikan

BTM.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terkait evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, mayoritas responden yang merasa puas menilai sejumlah program prioritas menjadi faktor utama tingkat kepuasan tersebut.

Dalam survei yang dilakukan pada 2–8 Maret 2026 melalui metode tatap muka, tercatat sebanyak 74,1 persen responden menyatakan “cukup puas” hingga “sangat puas” terhadap kinerja pemerintah.

Dari kelompok responden yang puas tersebut, program Makan Bergizi Gratis menjadi alasan paling dominan dengan persentase 23,0 persen. Program ini dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Danurejo Magelang, Pastikan Stok Aman, Banyak, dan Distribusi Tepat Sasaran

Selain itu, bantuan pemerintah yang tepat sasaran menempati posisi kedua dengan 13,8 persen. Disusul faktor kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebesar 10,2 persen, yang turut memperkuat persepsi positif publik terhadap pemerintahan saat ini.

BACA JUGA:  NEWS VIDEO: Menteri Bahlil Laporkan ke Presiden Prabowo Tindak Lanjut Kerja Sama Energi RI–Rusia, Hasilnya Menggembirakan

Faktor lain yang juga berkontribusi terhadap tingkat kepuasan antara lain kondisi ekonomi yang stabil (7,8 persen), kinerja pemerintah yang dinilai terbukti (7,0 persen), serta jaminan layanan kesehatan (5,9 persen). Akses pendidikan yang merata juga menjadi pertimbangan dengan 5,6 persen, diikuti upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar 4,5 persen.

Sementara itu, aspek pembangunan infrastruktur yang merata (3,3 persen), stabilitas harga kebutuhan pokok (3,2 persen), serta harga bahan bakar minyak (BBM) yang stabil (2,2 persen) turut masuk dalam daftar alasan kepuasan publik.

BACA JUGA:  LIVE STREAMING: Biaya Penerbangan Haji 2026 Naik Rp1,77 Triliun, Pemerintah Matangkan Skema Pembiayaan Tidak Dibebankan ke Jama'ah

Beberapa faktor lain seperti seringnya pemerintah memberikan bantuan, tersedianya lapangan kerja, hingga kedekatan pemimpin dengan masyarakat juga disebut meski dengan persentase lebih kecil.

Survei ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi penentu utama dalam membentuk kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. (Btm/ddr).

  • Bagikan