BTM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Menteri Prasetyo, pemerintah saat ini berupaya maksimal untuk memerangi budaya korupsi yang masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan.
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya difokuskan pada satu program tertentu, melainkan berlaku terhadap seluruh program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga.
Untuk itu, berbagai lembaga pengawasan pemerintah akan terus didorong agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Salah satunya melalui audit internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” jelasnya.
Selain pengawasan institusional, Menteri Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga guna memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” ujar Menteri Prasetyo.
Pemerintah berharap penguatan sistem pengawasan tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pencapaian program pembangunan nasional, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di seluruh sektor. (Btm/r)
