BTM.CO.ID, BATAM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan kekesalannya terhadap pola perdagangan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Singapura.
Ia menilai selama bertahun-tahun kekayaan alam Indonesia dibeli dengan harga murah melalui negara perantara, kemudian dijual kembali ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan dari hasil kekayaan alamnya sendiri.
Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Indonesia Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026).
Dalam sambutannya, Zulhas juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya menunjukkan Indonesia kerap berada dalam posisi dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean BBM di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Antrian bensin di Bali, karhutla, dua negara tetangga ngomel-ngomel. Lalu tiba-tiba MSCI, kamu jelek, minta disamakan Zimbabwe. Pasti itu perlawanan. Targetnya saham rontok, rupiah melemah, sembako naik, lalu ganti pemerintah,” ujar Zulhas.
Ia menegaskan, ketika terjadi persoalan, Indonesia justru menjadi pihak yang menanggung kerugian.
“Kalau ada apa-apa, kita Indonesia yang rugi,” tegasnya.
Zulhas kemudian menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Indonesia, mulai dari kelapa sawit, nikel hingga timah. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan maksimal bagi negara karena pola perdagangan yang masih melibatkan negara perantara.
“Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesel juga. Produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga,” katanya.
Ia bahkan memberikan contoh selisih harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang menurutnya merugikan Indonesia.
” Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung,” ungkapnya.
Menurut Zulhas, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah pola perdagangan tersebut agar Indonesia memiliki kendali lebih besar atas hasil kekayaan alamnya.
Langkah ekspor langsung ke negara tujuan dinilai menjadi salah satu upaya memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan nilai tambah perdagangan dapat dinikmati Indonesia.
Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi yang hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan perdagangan justru dinikmati negara lain. (Btm/ddr)
