BTM.CO.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026) pagi.
Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kerja sama dengan Polri menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, kondusivitas wilayah, sekaligus mendukung kepastian investasi di Batam.
Menurut Amsakar, posisi geografis Batam yang strategis dan perkembangan iklim investasi yang semakin baik membutuhkan dukungan keamanan yang kuat.
“Substansinya pertama adalah peningkatan kualitas keamanan di seluruh kegiatan di Batam. Kedua, menjaga kondusivitas wilayah,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, MoU tersebut juga merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman yang sebelumnya telah dijalin antara BP Batam dan Polri.
Penguatan kerja sama menjadi semakin penting seiring dengan bertambahnya wilayah kerja dan kewenangan BP Batam.
Amsakar menyebut wilayah kerja BP Batam yang sebelumnya mencakup delapan pulau kini berkembang menjadi 22 pulau. Selain itu, sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya ditangani bersama oleh BP Batam, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah kini menjadi kewenangan BP Batam.
“Karena itu eskalasinya semakin tinggi, dan komitmen kerja sama antara BP Batam dan Polri ini menjadi sesuatu yang penting,” ujarnya.
Amsakar menekankan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan MoU.
Ia berharap kemitraan BP Batam dan Polri dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan maupun aktivitas ekonomi.
Selain pengamanan, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pertukaran data antara BP Batam dan Mabes Polri untuk hal-hal yang dinilai penting sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
“Yang paling penting dari nota ini adalah bagaimana dia bisa diimplementasikan,” tegas Amsakar.
Sementara itu, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, mengatakan Polri bersama BP Batam berkomitmen memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.
Fadil menegaskan, keamanan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencegah gangguan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
“Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan,” kata Fadil.
Menurut dia, ruang lingkup kerja sama tidak terbatas pada penempatan personel kepolisian. BP Batam dan Polri juga akan memperkuat pertukaran data dan informasi, pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.
Polri Ingin Jadi Mitra Pembangunan
Fadil menegaskan Polri ingin memastikan MoU tersebut memberikan dampak nyata terhadap kondisi keamanan dan kegiatan ekonomi di Batam.
“MoU ini jangan berhenti menjadi dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah di lapangan setelah kita menandatangani MoU ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan.
Dengan kondisi Batam yang merupakan kawasan strategis sekaligus salah satu pusat industri dan investasi di Indonesia, stabilitas keamanan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha.
“Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai mitra pembangunan. Kita ingin Batam tetap aman, investasi berjalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Fadil.
Penguatan sinergi BP Batam dan Polri ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang semakin aman dan kondusif sehingga aktivitas investasi, perdagangan, industri, serta pembangunan di Batam dapat berjalan secara berkelanjutan. (Btm/ddr)
