BTM.CO.ID, BATAM – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus bergulir. Salah satu anggota Polri berinisial AS dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sanksi tersebut dijatuhkan melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.
Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan wewenang maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan kode etik kepolisian.
Pemberian sanksi PTDH terhadap AS menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
Sementara itu, terhadap tersangka lainnya, proses penegakan kode etik masih berlanjut. Mereka dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi.
Asep menjelaskan, perkara tersebut berawal dari laporan pelapor pada 30 Oktober 2026. Setelah itu, penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.
Ia menegaskan, dugaan penyadapan tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penegakan hukum.
“Kami jajaran penyidikan profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap kepala negara serta sejumlah pihak lainnya.
Melalui proses pidana dan penegakan kode etik, Polri menegaskan komitmennya untuk menindak setiap pelanggaran guna menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (Btm/ddr)
