BTM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Bareskrim Polri mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa 11 perusahaan tersebut direkomendasikan untuk dikenai sanksi, mulai dari pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), pembatalan penerbitan HGU, hingga pengambilalihan lahan oleh negara.
“Sebanyak 11 perusahaan HGU direkomendasikan Kabareskrim untuk dicabut,” ujar Nusron kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan hasil penanganan dan indikasi pelanggaran yang ditemukan.
Pada klaster pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik PT MIB, PT RKA, dan PT SKM. Ketiga perusahaan ini masuk dalam kategori tersebut karena mengalami kebakaran berulang dengan luasan lebih dari 50 persen serta tidak memiliki sarana mitigasi yang memadai.
Klaster kedua menyasar PT PSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Perusahaan tersebut menjadi objek pengambilalihan oleh negara lantaran masa berlaku HGU telah berakhir sejak 2020 dan belum diperpanjang.
Selanjutnya, klaster ketiga mencakup PT ANI seluas 5.000 hektare, PT BOS seluas 4.000 hektare, dan PT AER seluas 5.000 hektare. Ketiganya masuk dalam rekomendasi pembatalan penerbitan HGU karena telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.
Sementara itu, pencabutan sebagian HGU diberlakukan terhadap PT SAE dengan luasan 1.510 hektare. Perusahaan ini masuk klaster keempat karena wilayah yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.
Adapun klaster kelima meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman melalui inspeksi fisik dan pemeriksaan lapangan.
20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla
Langkah Kementerian ATR/BPN tersebut merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang ditangani Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kabareskrim Polri Irjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dari 97 korporasi yang ditangani dalam proses penyidikan, sebanyak 22 perusahaan tercatat memiliki penanaman modal asing (PMA).
Rinciannya, sembilan perusahaan berasal dari Singapura, delapan dari Malaysia, dua dari Inggris, serta masing-masing satu perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan.
Sementara itu, 75 korporasi lainnya merupakan perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan bermodal asing dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Adapun daftar 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka meliputi:
- PT HKI (PMA Singapura)
- PT RKA (PMA Malaysia)
- PT API (PMA Korea Selatan)
- PT AI (PMA Singapura)
- PT BOS
- PT AER
- PT SKM
- PT WLJ
- PT SAE
- PT BSLT
- PT CGUK
- PT FSL
- PT BPK
- PT PW
- PT BWL
- PT MIB
- PT STP
- PT JMS
- PT RAS
- PT MAS
Terancam Denda hingga Rp15 Miliar
Asep menegaskan, penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku perseorangan, tetapi juga korporasi yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran dan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Para tersangka korporasi diduga melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, hingga terbakarnya lahan.
Dalam perkara ini, korporasi dijerat dengan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, para korporasi terancam hukuman pidana dan denda sebesar Rp3 miliar hingga Rp15 miliar.
Penindakan terhadap 20 korporasi tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha perkebunan agar tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. (Btm/ddr)
