BTM.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengevaluasi jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas, khususnya dalam memberantas praktik penyelundupan dan aktivitas ilegal di pelabuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Sadewa untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat ini dijabat Letjen (Purn) Djaka Budi Utama apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.
Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak bekerja santai dan harus memikirkan masa depan bangsa. Ia bahkan menyisipkan ungkapan dalam bahasa Sunda.
“Pejabat jangan santai-santai, harus berpikir ‘kumaha engke’ (bagaimana nanti), bukan ‘engke kumaha’ (nanti saja bagaimana),” ujarnya.
Selain menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik penyelundupan, Prabowo turut menyinggung adanya dugaan praktik backing terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan oknum aparat berseragam hijau maupun coklat.
“Backing-backing oleh oknum aparat berseragam hijau atau coklat, jangan cemarkan nama baik TNI dan Polri,” kata Prabowo.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau ada aparat yang tidak baik, saya minta divideokan, lapor ke saya,” tambahnya.
Pernyataan keras Presiden tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal yang merugikan negara. (Btm/DDR)
