BTM.CO.ID, BATAM – Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu kunci bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk berbagi pengalaman sekaligus membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kemampuan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara itu, hingga semester pertama 2026, nilai investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut tercermin pada sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menilai kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi tingginya arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya. (Btm/r)
