BTM.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota Batam terus memutar otak dalam mengelola anggaran secara efisien. Terbaru, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) disebut mampu menghemat hingga Rp18,2 miliar dari belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026).
FGD tersebut mengangkat tema creative financing serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap dilakukan secara terukur tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan secara sembarangan. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah kebijakan WFH yang mulai berlaku sejak 24 April 2026. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), penerapan WFH ini berkontribusi signifikan terhadap penghematan anggaran. Efisiensi tersebut berasal dari pengurangan belanja operasional kantor, penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan kendaraan dinas, hingga pengurangan perjalanan dinas luar daerah.
Lebih lanjut, Firmansyah meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan forum FGD ini secara maksimal guna mencari solusi atas berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran.
“Manfaatkan forum ini sebaik mungkin. Pahami dan dalami berbagai kendala yang ada agar pengelolaan APBD 2026 dapat semakin baik,” ujarnya.
FGD ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, serta Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian.
Melalui forum ini, Pemko Batam berharap pengelolaan APBD 2026 semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (btm/r)
