BTM.CO.ID, BATAM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Batam.
Rencana tersebut menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memperkuat pasokan listrik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi.
Bahlil mengatakan, pembangunan PLTN di Kepri masih bergantung pada hasil kajian yang dilakukan pemerintah.
“Jika kajian ini memungkinkan, maka akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kepri, Batam,” ujar Bahlil saat konferensi pers kepada awak media, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, pengembangan energi perlu mempertimbangkan kebutuhan listrik nasional dan ketersediaan sumber energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, rencana pembangunan PLTN tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih harus memastikan hasil kajian sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Aspek keselamatan, kebutuhan energi, dan kepentingan nasional menjadi sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir.
Selain menyinggung rencana pembangunan PLTN di Batam, Bahlil sebelumnya juga menyatakan pemerintah tengah mengevaluasi kontrak ekspor gas ke negara lain.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri kegiatan penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha–South Hub di FPU Jangkrik, Kamis (22/10/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor dengan negara-negara yang dinilai tidak menjalin kerja sama berdasarkan prinsip saling menghormati.
“Prioritaskan untuk dalam negeri. Saya akan evaluasi kontrak dengan negara lain yang tidak kooperatif, yang setidaknya saling menghargai antara negara,” kata Bahlil.
Ia bahkan menyatakan tidak akan segan menghentikan ekspor apabila kerja sama yang berjalan dinilai tidak menghargai kepentingan Indonesia.
“Saya evaluasi. Tidak segan-segan tidak melakukan ekspor yang tidak menghargai Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang menghormati Indonesia dan menjunjung prinsip saling menghargai.
“Tapi negara yang menghargai, saling menghargai, kita akan berikan kontrak dan kita akan kasih ke mereka,” katanya.
Bahlil menegaskan, kepentingan nasional harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk gas bumi.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
“Kemerdekaan adalah perjuangan yang diraih dengan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa,” ucapnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dalam setiap hubungan kerja sama dengan negara lain.
“Nasional dan kedaulatan kita jaga. Ibu Pertiwi tidak boleh menangis,” tegas Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan kerja sama ekspor energi dengan pemenuhan kebutuhan domestik.
Di sisi lain, rencana pembangunan PLTN di Batam dan Kepri menjadi salah satu opsi pengembangan energi yang masih menunggu hasil kajian pemerintah.
Kedua isu tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui pengelolaan sumber daya gas bumi maupun penjajakan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang. (Btm/ddr)
