BTM.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri untuk membahas kebijakan pembiayaan pendidikan gratis, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri.
Rapat tersebut membahas peningkatan kualitas sekaligus aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Ratas digelar di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, Presiden memimpin langsung rapat yang secara khusus membahas sektor pendidikan.
“Kami para menteri dipanggil Presiden. Presiden memimpin ratas tentang pendidikan. Presiden (membahas) kualitas dan aksesibilitas,” ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Presiden Prabowo memiliki komitmen agar layanan pendidikan dasar dan menengah dapat diberikan secara gratis. Program tersebut juga diarahkan mulai dari jenjang taman kanak-kanak.
“Dalam ratas tadi, Pak Presiden komitmen agar bisa layanan gratis melalui sekolah dasar dan menengah dan dimulai taman kanak-kanak,” kata Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti juga menjelaskan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
Menurutnya, Dana BOS antara lain dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah, pembayaran guru non-ASN, perbaikan ringan serta kegiatan ekstrakurikuler.
“Non-ASN dapat dibayar dari BOS 20 persen,” ujarnya.
Selain akses pendidikan gratis, pemerintah juga akan memperkuat peningkatan kualitas tenaga pendidik. Biaya pelatihan guru, kata Abdul Mu’ti, akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Komitmen beliau, peningkatan kualitas guru dalam pelatihan guru, biaya dari dana APBN,” katanya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, kebijakan pendidikan gratis juga akan menyasar sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, termasuk jenjang pendidikan yang setara SD, SMP dan SMA.
Selain itu, Presiden Prabowo disebut telah menerbitkan keputusan terkait pembentukan direktorat baru di Kementerian Agama yang secara khusus menangani pondok pesantren.
“Bapak Presiden mengeluarkan SK keberadaan direktorat baru di Kementerian Agama khusus pondok pesantren. Dirjen Pesantren. Menjadi direktorat sendiri untuk pondok pesantren,” ujar Nasaruddin.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, rencana penggratisan kuliah di perguruan tinggi negeri akan melalui proses pendataan dan penghitungan secara matang.
Menurut Brian, pemerintah telah melakukan penghitungan terhadap berbagai sumber pendapatan perguruan tinggi negeri, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri dan sumber pendapatan lainnya.
“Sesuai arahan Presiden untuk gratiskan perguruan negeri, hitungan sudah dilakukan. Pendapatan melalui UKT, jalur mandiri, pendapatan lainnya sudah dilakukan,” kata Brian.
Ia mengatakan, Presiden berharap kebijakan kuliah gratis dapat segera direalisasikan. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan tahapan dan kajian lebih mendalam.
“Harapan Presiden secepatnya gratiskan kuliah dapat dijalankan. Tentu melalui tahapan, untuk ditelaah lebih dalam lagi. Dipimpin Menko PMK dan menteri lain terlibat,” ujarnya.
Brian menyebut tim pemerintah akan kembali melaporkan hasil kajian kepada Presiden dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
“Dalam dua minggu sampai satu bulan tim akan laporkan kembali kepada Presiden untuk menetapkan biaya gratis di universitas. Langkah ini agar kebijakan kuliah gratis arahan Presiden dapat dilakukan,” katanya. (BTm/DDR)
