BTM.CO.ID, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional revitalisasi tambak ikan nila salin di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi dan Subang.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi perikanan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Plt. Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, menegaskan revitalisasi tambak harus memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat, termasuk memastikan pengembangan kawasan budidaya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan verifikasi lapangan di Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026). Ariyo mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya berharap untuk revitalisasi tambak ikan nila salin di wilayah Pantura Jawa Barat ini bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan, namun juga berdampak kepada kelestarian lingkungan, di mana kita lihat salah satu kegiatannya adalah restorasi mangrove,” ujar Ariyo.
Menurutnya, program tersebut juga berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan revitalisasi tambak.
Ariyo menjelaskan, revitalisasi tambak ikan nila salin merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program tersebut telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) atas direktif Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan transformasi pengelolaan tambak konvensional menjadi sistem budidaya modern dan terintegrasi, mulai dari sektor hulu, proses budidaya (on-farm), hingga hilir.
Melalui sistem tersebut, revitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, menarik investasi, serta memperluas kesempatan kerja.
Selain peningkatan produksi, pengembangan kawasan tambak juga diarahkan agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satunya melalui restorasi mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, dan melindungi habitat berbagai biota laut.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Percepatan Penanganan Dampak Sosial Program Prioritas Nasional Revitalisasi Tambak Ikan Nila Salin di Kabupaten Bekasi dan Subang.
Penandatanganan melibatkan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bupati Bekasi, unsur TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya.
Ariyo menegaskan, program revitalisasi tambak tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Hal ini sejalan dengan arahan atau kebijakan visi misi Bapak Presiden tentang pencapaian ketahanan pangan atau swasembada pangan dan juga tentunya tentang bagaimana kita melaksanakan pelestarian lingkungan hidup,” katanya.
KSP memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor dan penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan agar revitalisasi tambak di Pantura Jawa Barat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan produksi pangan, pemulihan lingkungan pesisir, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah; Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja; Kepala Staf Kodam Jaya, Brigjen TNI Putra Widya Winaya; serta Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam III/Siliwangi, Brigjen TNI Bagus Budi Adrianto, bersama perwakilan kementerian dan lembaga lainnya. (Btm/r)
