BTM.CO.ID, JAKARTA – Pesohor sekaligus pemilik PT RANS Animasi Indonesia, Raffi Ahmad, menyatakan akan menyalurkan kembali dana jasa influencer yang diterima dari sejumlah kementerian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya korban bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi Ahmad melalui sebuah video yang diunggah pada Senin (16/11/2026).
Dalam video itu, Raffi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia sekaligus menegaskan komitmennya untuk menyalurkan seluruh dana yang diterima kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tanpa pembelaan, melalui video ini saya meminta maaf,” ujar Raffi.
Ia juga menegaskan bahwa dana yang diterima akan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan.
“Dana yang kami terima, seluruhnya akan kami salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Raffi menyebut dana sekitar Rp15 miliar tersebut akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Ia turut mengajak masyarakat memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang membutuhkan bantuan agar penyalurannya bisa dilakukan secara tepat sasaran.
“Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh teman-teman, mohon berikan masukan dan informasi di kolom komentar terkait daerah lain yang membutuhkan bantuan agar segera kami tindak lanjuti,” ungkapnya.
Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Jadi Sorotan ICW
Sebelumnya, penggunaan uang negara untuk pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia menuai sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut diketahui menerima sejumlah paket pengadaan jasa influencer dari instansi pemerintah.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, pada 9 November 2026 mengungkapkan, nilai kontrak tersebut berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga periode 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Berdasarkan data LKPP periode 2024 hingga 2026, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujarnya.
ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer dari pihak eksternal tersebut. Terlebih, setiap kementerian dan lembaga pada dasarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik serta biro hubungan masyarakat (Humas).
Penggunaan anggaran tersebut juga dinilai perlu dievaluasi di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
KPK Dalami Dugaan Konflik Kepentingan
Selain ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mulai mendalami dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Pendalaman tersebut menjadi perhatian publik karena perusahaan penerima kontrak terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Proses pendalaman KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengadaan, penunjukan penyedia jasa, hingga kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara.
Meski demikian, dugaan konflik kepentingan maupun persoalan dalam proses pengadaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Besarnya nilai kontrak tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Kini, pernyataan Raffi Ahmad untuk menyalurkan kembali dana sekitar Rp15 miliar kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi perkembangan baru di tengah polemik penggunaan anggaran jasa influencer tersebut.
Publik juga menantikan transparansi realisasi penyaluran bantuan, termasuk daerah penerima, jumlah bantuan, serta mekanisme pertanggungjawabannya. (Btm/ddr)





