BTM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah pusat mendorong peningkatan anggaran komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah hingga 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Syahganda Nainggolan, dalam podcast Dewan Pers yang dipandu Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, Senin (9/11/2026).
Syahganda mengatakan, peningkatan anggaran tersebut bertujuan memperkuat fungsi komunikasi publik pemerintah daerah sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan kerja sama dengan perusahaan media di daerah.
Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak boleh hanya berjalan satu arah. Kebijakan dan program pemerintah pusat harus tersampaikan hingga ke masyarakat daerah. Sebaliknya, aspirasi dan persoalan daerah juga perlu mendapat ruang agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Saya sudah kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), supaya Diskominfo dan komunikasi humas di daerah bisa naik pangkat. Undang-undang daerah tidak dianggap tidak wajib, sekarang kita akan menjadi wajib dan ditambah anggarannya. Sebelumnya hanya 0,06 persen dari APBD,” ujar Syahganda.
Ia menjelaskan, penguatan anggaran kehumasan juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani komunikasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Syahganda menegaskan, tenaga yang mengelola komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah harus berasal dari kalangan profesional yang memiliki latar belakang pendidikan maupun kompetensi di bidang komunikasi.
“Kita minta media humas berasal dari profesi background komunikasi,” katanya.
Selain itu, Syahganda mengungkapkan telah melakukan kunjungan dan berdialog dengan sekitar 10 grup media untuk mendengarkan berbagai masukan terkait penguatan komunikasi pemerintah.
Ia berharap, peningkatan anggaran kehumasan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan media, khususnya media lokal dan daerah.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, gagasan serta kebijakan Presiden Prabowo dapat dipahami dan tersampaikan kepada rakyat.
“Saya sudah berkunjung dan mendengar 10 grup media. Berharap ada kerjaannya, harapannya apa yang menjadi gagasan Presiden bisa tersampaikan kepada rakyat,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, penguatan komunikasi pemerintah juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai hubungan pemerintah dengan media serta posisi komunikasi publik dalam demokrasi.
Peningkatan anggaran kehumasan daerah diharapkan tidak sekadar memperbesar belanja publikasi pemerintah, tetapi juga membangun ekosistem kerja sama yang sehat antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Di sisi lain, sinergi tersebut tetap perlu memperhatikan independensi media, profesionalisme jurnalistik, serta fungsi pers sebagai kontrol sosial.
Dengan demikian, penguatan komunikasi pemerintah dan kerja sama media daerah dapat berjalan beriringan tanpa menghilangkan prinsip independensi pers dan kebebasan jurnalistik. (Btm/ddr)
