BTM.CO.ID, CIREBON – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal percepatan program swasembada energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat. Namun, percepatan pengeboran tersebut dipastikan tetap memperhatikan ketahanan pangan dengan menyiapkan lahan pertanian pengganti yang lebih luas dan produktif.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi, ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo mengatakan, pengembangan sektor energi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian dan peningkatan produksi pangan.
Hal tersebut disampaikannya secara daring dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Hotel Patra Cirebon, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ariyo, percepatan pengeboran migas merupakan bagian dari proyek nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kunjungan kerja debottlenecking hari ini merupakan bagian dari tugas Kantor Staf Presiden dalam mengawal program nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri dan secara paralel menjaga dan memastikan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja tetap terjadi,” ujarnya.
KSP sebelumnya telah meninjau lokasi sumur eksplorasi AKP 004 di Kabupaten Indramayu, wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7.
Ariyo mengungkapkan, terdapat 925 rencana sumur migas, dengan 414 sumur di antaranya diproyeksikan mampu meningkatkan produksi minyak dari sekitar 4.000 barel menjadi 31.000 barel per hari pada 2030.
KSP sendiri telah mengawal proses eksplorasi AKP 004 sejak Februari 2026 melalui serangkaian rapat koordinasi dan penyelesaian berbagai hambatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam perkembangannya, enam kabupaten telah menerbitkan surat keputusan gubernur terkait penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 87 persen.
Selain itu, kajian survei, investigasi, dan desain alih fungsi lahan tahap pertama (batch 1) di Indramayu telah disampaikan kepada instansi migas. Lahan pengganti yang disiapkan mencapai 22,63 hektare.
Berkas tersebut ditargetkan siap diajukan kepada Menteri Pertanian pada minggu keempat November 2026.
Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, PT Pertamina EP telah menyiapkan lahan pengganti sekitar 260 hektare atau 3,7 kali lipat dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digunakan untuk kegiatan migas.
Ariyo menegaskan, lahan pengganti tersebut tidak boleh sekadar menjadi pengganti secara administratif, tetapi harus benar-benar produktif dan mampu meningkatkan hasil pertanian.
Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan lahan pengganti berada di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.
Di lokasi tersebut, produktivitas padi meningkat dari sebelumnya 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare setiap panen. Dengan frekuensi panen dua kali dalam setahun, peningkatan produktivitas tersebut dinilai berpotensi memperkuat pasokan pangan.
“Salah satu lahan pengganti yang telah terbukti produktif berada di Desa Jatisura, dengan produktivitas padi naik dari 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare pada setiap panen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang telah kita lakukan bersama sampai dengan saat ini memberikan potensi untuk mewujudkan swasembada energi dan sekaligus swasembada pangan,” tegas Ariyo.
Ia berharap, kebijakan penggantian lahan pertanian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengurangi kemampuan daerah dalam menghasilkan pangan.
Selain meningkatkan produksi energi dan pertanian, sinergi kedua sektor tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi berganda melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Aktivitas pengeboran migas membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai tahapan operasional. Sementara itu, perluasan areal pertanian berpotensi membuka kesempatan kerja baru sekaligus perekonomian masyarakat sekitar.
KSP memastikan akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut melalui koordinasi lintas sektor agar percepatan swasembada energi, penguatan ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan beriringan. (Btm/r)
