BTM.CO.ID, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana makar dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) bersama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Namun, penyelidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Kami menemukan hasil penyidikan dan penyelidikan tim, baik dari Direktorat Umum maupun Siber, yang menemukan bukti permulaan cukup terkait tindak pidana makar,” ujar Asep kepada awak media digedung DPR-RI Kamis (12/11/2026)
Ia menegaskan, pengembangan perkara dilakukan sesuai arahan Kapolri dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak asasi manusia (HAM).
“Polri sesuai arahan Kapolri, Kami tidak akan berhenti di kasus penyadapan ini. Kami terus akan kembangkan, tetapi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.
Asep menjelaskan, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan masih akan meminta keterangan dari 10 saksi lainnya. Selain itu, Bareskrim juga berkoordinasi dengan ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk mendalami unsur dugaan makar dalam perkara tersebut.
Menurutnya, penyidik mendalami dugaan adanya tindakan yang dilakukan secara terorganisasi, termasuk dugaan mengendalikan atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan yang mengarah pada upaya makar.
Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan upaya merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya, menggulingkan pemerintahan, hingga dugaan permufakatan jahat dan persiapan melakukan makar.
“Penyidikan menemukan permulaan tindakan makar yang dilakukan para tersangka,” ungkap Asep.
Lebih lanjut, Asep meminta masyarakat dan media massa tidak membangun opini maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait perkara tersebut.
Ia mengingatkan agar pemberitaan tetap mengacu pada keterangan resmi penyidik dan tidak berkembang menjadi informasi bohong atau hoaks.
“Kami minta masyarakat ataupun media tidak membentuk berita atau Opini hoaks. Satu sumber pada kami, pada tindak pidana makar tersebut,” ujarnya.
Bareskrim Polri memastikan proses penyelidikan dan penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden tersebut. (Btm/ddr)
