BTM.CO.ID, JAKARTA – Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. secara resmi menjabat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan pada Senin (5/10) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh jajaran pegawai Kantor Staf Presiden.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pertama sejak 27 April 2026.
Dalam sambutannya, Listyo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan.
“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan tugas besar untuk di Kantor Staf Presiden ini. Kalau dari cerita sepintas tadi, nampaknya tugasnya cukup berat. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dudung, senior saya,” ujar Listyo.
Listyo menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden bukan lingkungan yang asing baginya, mengingat ia pernah bertugas sebagai ADC (ajudan) Presiden. “Kami mohon izin menjadi warga baru di Kantor Staf Presiden,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberanian mengambil keputusan merupakan kunci. “Untuk kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan di situasi sulit, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan,” tuturnya.
Listyo menyatakan kesiapannya mengawal program Presiden Prabowo Subianto. “Kita paham bahwa beliau memiliki program Asta Cita, 17 program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semuanya tentunya butuh pengawalan dan percepatan,” tegasnya.
Terkait pengalamannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol. Listyo Sigit menyatakan adanya irisan dengan tugas Kantor Staf Presiden. “Kita beririsan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, juga mengawal program-program proyek kebijakan strategis nasional. Jadi, alhamdulillah banyak irisannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki kewenangan untuk memanggil para menteri. “Kantornya boleh kecil, tetapi bisa memanggil menteri-menteri, untuk mengecek apakah sudah selaras dengan tugas Bapak Presiden, sehingga semua program dan kebijakan beliau bisa tertata dengan baik,” kata Listyo.
Listyo juga mengajak seluruh jajaran membangun tim yang solid. “Mari kita membentuk tim yang kuat untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kita membantu Bapak Presiden,” ujarnya. Ia berharap Kantor Staf Presiden dapat berkontribusi mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tengah eskalasi situasi global, serta mendoakan keberhasilan Jenderal (Purn) Dudung. “Kita doakan beliau juga sukses sebagai Menko Polkam di tempat yang baru,” katanya.
Pesan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman: kawal program prioritas dan tuntaskan hambatan
Dalam pesannya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Menko Polkam meminta Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tugas Kantor Staf Presiden sangat berat.
“Yang pertama, dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional,” kata Jenderal (Purn) Dudung. Menurutnya, kegiatan kementerian yang belum dapat dituntaskan akan diselesaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyebutkan sejumlah program prioritas yang dikawal, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Kantor Staf Presiden dapat memanggil kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memantau serta memastikan program berjalan dengan baik. Ia mencontohkan penyelesaian permasalahan petani tebu di Lampung dan hambatan eksplorasi sumur gas melalui pendekatan “KSP Mendekat”.
“Ciri pemimpin itu satu: berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab,” kata Jenderal (Purn) Dudung. Ia menyampaikan apresiasi kepada para deputi, tenaga ahli, dan seluruh staf KSP, serta memohon maaf atas segala kekurangan selama bertugas dan meminta doa restu dalam mengemban tugas barunya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pengangkatan Listyo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026, sedangkan pengangkatan Dudung didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. (Btm/r)
