Tokoh Masyarakat dan Ormas Bengkong Desak Jackpot dan Penjualan Miras di Cahaya Garden Ditutup

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Penolakan terhadap aktivitas permainan jackpot dan penjualan minuman keras (miras) di kawasan Cahaya Garden, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera turun tangan mengevaluasi hingga menghentikan aktivitas usaha tersebut.

Keberadaan tempat permainan jackpot di kompleks pertokoan Cahaya Garden, Blok AB Nomor 5, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, dinilai meresahkan masyarakat. Pasalnya, lokasi usaha tersebut disebut berdekatan dengan permukiman warga, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan.

Ketua DPD Kamtibmas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Meidison Simamora, mengatakan pihaknya khawatir aktivitas gelper dan jackpot dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kami meminta kepada penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan tindakan, yakni penutupan terhadap kegiatan usaha gelper ataupun judi ketangkasan serta jackpot yang berada di kompleks pertokoan Cahaya Garden,” kata Meidison dalam pertemuan bersama warga, Jumat (20/11/2026).

BACA JUGA:  PNM Siapkan Pinjaman Bunga 8 Persen, Target 1,7 Juta Nasabah hingga Desember 2026, Begini Cara Mengajukannya

Menurut Meidison, keberatan masyarakat tidak hanya disampaikan secara lisan. Pihaknya juga menyiapkan langkah administratif dengan menyurati sejumlah instansi pemerintah untuk meminta audiensi sekaligus mendesak adanya tindakan nyata.

Rencananya, pada 21 November 2026 pihaknya akan meminta audiensi dengan Dinas Pariwisata. Selanjutnya, surat akan disampaikan kepada instansi terkait pada 24 November dan Wali Kota Batam pada 25 November 2026.

Selain itu, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada pemilik ruko dan manajemen kawasan Cahaya Garden. Mereka meminta pemilik bangunan mengakhiri kontrak sewa apabila tempat usaha tersebut terbukti digunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan.

Pengelola kawasan juga diminta mencabut rekomendasi lingkungan serta kooperatif dengan aparat kepolisian dan instansi pemerintah dalam pemeriksaan identitas penyewa maupun kelengkapan perizinan usaha.

BACA JUGA:  Razia Narkoba Polda Kepri di Kampung Madani Batam, 18 Orang Diciduk Positif Pemakai Norkoba

Meidison menyebut pihaknya memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima agar aktivitas yang dipersoalkan dihentikan atau dilakukan pengosongan lokasi.

Penolakan serupa disampaikan Perkumpulan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Bengkong. Ketua PMB Kecamatan Bengkong, Imam Firudin, menilai keberadaan penjualan miras dan permainan jackpot di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, aktivitas tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, terlebih apabila berada di sekitar tempat ibadah, sekolah, dan permukiman warga.

“Kami ini para dai yang setiap saat berkhutbah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengajian, serta mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi mungkar. Kami sangat mencintai kedamaian dan ingin generasi penerus di Batam tumbuh dalam lingkungan yang baik,” ujarnya.

Imam menegaskan, keberatan tersebut bukan semata-mata persoalan kalangan mubaligh, melainkan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial agar tetap aman dan kondusif.

BACA JUGA:  Kasus Wartawan Vs Pengusaha di Batam, Polresta Barelang Buka Peluang Dalami Dugaan Praktik Rokok Ilegal

PMB Bengkong meminta pemerintah daerah dan aparat terkait mengevaluasi keberadaan usaha penjualan miras serta permainan jackpot. Jika ditemukan pelanggaran perizinan maupun ketentuan hukum, mereka meminta agar dilakukan tindakan tegas hingga penutupan.

“Kami cinta damai. Kami berharap ada respons dan langkah nyata dari instansi terkait. Kami masih menunggu hasil dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Meidison menegaskan masyarakat tidak menutup kemungkinan menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Pihaknya bersama warga Bengkong berencana menyampaikan surat pemberitahuan aksi pada 28 November 2026 jika aktivitas yang dipersoalkan masih terus berlangsung.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti keberatan tersebut melalui pemeriksaan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan permukiman tetap terjaga. (Btm/ddr)

  • Bagikan
error: Ma'af berita btm.co.id ini tidak dapat disalin!