BTM.CO.ID, BATAM – Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan skema subsidi bunga atau subsidi margin mulai diuji coba di Kota Batam. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memperluas akses pembiayaan produktif dengan bunga terjangkau bagi perempuan prasejahtera, khususnya pelaku usaha ultra mikro.
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Kindaris bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, menyaksikan langsung proses akad dan pencairan pinjaman kepada tiga nasabah kelompok usaha Mekaar di kantor PNM Mekaar Syariah, Perumahan Rosdale, Batam Center, Selasa (10/11/2026).
Ketiga nasabah tersebut menjadi penerima awal pembiayaan dalam pelaksanaan uji coba program KPPS di Kota Batam.
Dalam keterangannya, Dradjad mengatakan, penyaluran pembiayaan dengan bunga 8 persen per tahun tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo pada 3 September 2026.
“Hari ini kita lakukan pencairan untuk program KPPS Mekaar dengan bunga 8 persen di Batam. Ini merupakan arahan Presiden pada 3 September dan sekarang sudah dijalankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pencairan pembiayaan juga didukung teknologi digital, termasuk tanda tangan elektronik dan sistem identifikasi yang terkoneksi dengan data kependudukan.
Menurutnya, integrasi sistem tersebut memungkinkan proses verifikasi identitas nasabah dilakukan secara digital melalui koneksi dengan sistem Dukcapil dan sistem terkait di Kementerian Keuangan.
Dradjad juga menegaskan, pencairan yang dilakukan di Batam masih merupakan tahap uji coba dengan menggunakan dana internal PNM, bukan berasal dari dana subsidi pemerintah.
“Ini uji coba pinjaman 8 persen menggunakan dana PNM sendiri, bukan dana subsidi dari pemerintah,” jelasnya.
Program KPPS merupakan kerja sama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) skema subsidi bunga atau subsidi margin.
Program ini menyasar perempuan prasejahtera yang telah menjalankan usaha ultra mikro maupun perempuan yang baru merintis usaha.
Melalui skema tersebut, pemerintah mendorong perempuan prasejahtera memperoleh akses pembiayaan produktif dengan biaya pinjaman yang lebih ringan, sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Dengan penyaluran awal di Batam, program KPPS diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat sektor usaha mikro yang banyak digerakkan oleh perempuan. (Btm/ddr)
