BTM.CO.ID, BATAM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) No Viral No Justice menyoroti penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak berinisial R di Playgroup (PG) Djuwita Batam. LBH menilai, dalam perkara tersebut, ibu korban justru menghadapi persoalan hukum setelah memperjuangkan keadilan bagi anaknya.
Perwakilan LBH No Viral No Justice, Lomboan, mengatakan, pihaknya menyayangkan munculnya narasi yang dinilai memojokkan ibu korban, sementara dugaan kekerasan terhadap anak yang menjadi persoalan utama juga harus mendapat perhatian serius.
Menurut Lomboan, saat pertama kali mengetahui adanya perubahan perilaku pada anaknya, ibu korban mendatangi pihak sekolah untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan kondisi yang dialami anaknya.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi laporan polisi terhadap ibu korban. Bahkan, sang ibu ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak sekolah melaporkannya ke Polres.
“Jangankan tersangka, masuk penjara pun saya tidak masalah demi memperjuangkan keadilan bagi anak saya,” kata Lomboan mengutip pernyataan ibu korban, Jumat (6/11/2026).
Lomboan menilai, persoalan ini seharusnya dilihat secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. Ia juga mempertanyakan munculnya tudingan premanisme terhadap ibu korban ketika yang bersangkutan datang untuk meminta pertanggungjawaban pihak sekolah.
“Sangat disayangkan kasus ini hanya dilihat dari satu pihak tanpa melihat keseluruhan cerita dan fakta sebenarnya. Ibu yang hanya ingin membela anaknya justru dituding premanisme, sementara ketika melaporkan dugaan kekerasan, muncul narasi seolah-olah guru yang dikriminalisasi,” ujarnya.
Selain menyoroti penanganan perkara, LBH No Viral No Justice juga mengungkap hasil investigasi yang mereka lakukan terkait legalitas PG Djuwita.
Lomboan mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran hingga ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. Dari hasil penelusuran tersebut, LBH mengklaim tidak menemukan PG Djuwita dalam data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai status administrasi lembaga pendidikan tersebut, termasuk pendataan tenaga pendidik dan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
“Akibat tidak terdaftar di Dapodik, seharusnya status kelegalan dan sertifikasi guru-guru di sekolah tersebut patut dipertanyakan,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan klaim PG Djuwita sebagai sekolah internasional. Menurut Lomboan, berdasarkan penelusuran terhadap data perkumpulan sekolah internasional di Batam, klaim tersebut dinilai tidak sesuai dengan data yang ditemukan LBH.
LBH No Viral No Justice turut mempertanyakan sikap Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam merespons persoalan tersebut.
Lomboan mengungkapkan, pihaknya mengaku telah beberapa kali melayangkan surat resmi dan mendatangi kantor Ombudsman Kepri untuk meminta mediasi serta penyelesaian persoalan antara orang tua murid dan pihak sekolah.
Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Sebaliknya, setelah Polda Kepri menetapkan dua oknum guru atau tenaga pendidik PG Djuwita sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak, Ombudsman Kepri dinilai lebih reaktif menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan kriminalisasi terhadap profesi guru.
“Kenapa saat kami dari LBH bersurat resmi tidak pernah ditanggapi? Tapi begitu oknum guru ditetapkan sebagai tersangka, Ombudsman seperti kebakaran jenggot dan bersuara cepat?” katanya.
Lomboan bahkan meminta Ombudsman RI Pusat mengevaluasi sikap Ombudsman Kepri. Ia juga menyampaikan dugaan adanya hubungan kekerabatan antara oknum pengurus atau guru sekolah dengan pihak di Ombudsman.
Namun, dugaan tersebut merupakan pernyataan Lomboan yang masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
“Kami meminta Ombudsman RI Pusat mencopot oknum Ombudsman Kepri yang tidak netral ini,” tegasnya.
LBH No Viral No Justice menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus dugaan kekerasan terhadap anak tersebut hingga tuntas.
Lomboan juga memberikan apresiasi kepada ibu korban yang dinilainya tetap bertahan memperjuangkan hak anaknya meskipun harus menghadapi persoalan hukum.
Ia berharap kasus ini menjadi perhatian semua pihak agar lembaga pendidikan benar-benar menjadi ruang aman bagi anak-anak.
Menurutnya, dugaan kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius dan transparan. Begitu pula laporan hukum terhadap orang tua murid harus diproses secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti.
LBH berharap tidak ada lagi penyelesaian perkara yang justru mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.
Sementara itu, tudingan terkait legalitas sekolah, sertifikasi tenaga pendidik, serta dugaan ketidaknetralan Ombudsman Kepri masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. (Btm/tim/ddr)
