BTM.CO.ID, BATAM – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol. Suhendri meminta para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri memperkuat sistem pengamanan perusahaan guna menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Suhendri saat menggelar tatap muka bersama pelaku bisnis, investor, dan pengusaha kawasan industri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, Deputi IV BP Batam Fary Francis yang mewakili Kepala BP Batam, Kabinda Kepri Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), pimpinan Satnusa, serta pejabat utama Polda Kepri.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menegaskan keamanan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan investasi dan aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau.
Menurutnya, keamanan tidak bisa terwujud hanya dengan mengandalkan aparat kepolisian, tetapi membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, termasuk perusahaan dan pengelola kawasan industri.
“Menjaga keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi dan aktivitas perekonomian. Keamanan tidak dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, termasuk perusahaan dan pengelola kawasan industri,” ujarnya.
Suhendri menjelaskan, setiap perusahaan memiliki potensi gangguan keamanan yang bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal.
Ancaman tersebut meliputi kelalaian, penyalahgunaan wewenang, sabotase, aksi unjuk rasa, tindak kriminalitas, serangan siber hingga bencana alam.
Karena itu, ia mengingatkan agar sistem pengamanan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pengamanan fisik seperti pemasangan CCTV, pagar pembatas, maupun keberadaan petugas keamanan.
Kapolda Kepri juga mendorong perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai standar Polri.
Sistem tersebut mencakup lima elemen utama, yakni komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar pelaksanaan pengamanan, serta monitoring dan evaluasi.
Penerapan sistem ini diharapkan mampu meminimalkan risiko gangguan keamanan, melindungi aset dan personel perusahaan, serta memastikan kegiatan operasional berjalan lancar.
Sementara itu, Deputi IV BP Batam Fary Francis yang mewakili Kepala BP Batam menyampaikan bahwa keamanan, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor.
Ia memaparkan, realisasi investasi Kota Batam sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp59,7 triliun.
Menurutnya, sinergi TNI-Polri, pemerintah, BP Batam, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan.
Di antaranya premanisme, pungutan liar (pungli), pencurian aset industri, hingga konflik yang berpotensi menghambat aktivitas investasi.
Melalui kegiatan tersebut, Polda Kepri berharap pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas), objek tertentu, dan kawasan industri semakin memahami pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya ini juga sejalan dengan Program Prioritas Kapolri, Quick Wins 1, Pengungkit 3, yakni Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).
Program tersebut mendorong sinergi Polri dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga, investasi di Kepulauan Riau diharapkan terus tumbuh, aktivitas usaha berjalan lancar, dan semakin banyak lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat.
Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei mengimbau para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri agar berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan.
Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.
“Apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dan pelaku usaha dapat menghubungi Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa,” pungkasnya. (btm/r)
