BTM.CO.ID, BATAM – Memasuki November 2026, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mempercepat pelaksanaan program kerja serta realisasi penyerapan anggaran.
Arahan tersebut disampaikan Amsakar saat memimpin apel gabungan Pemko Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Amsakar meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, hingga direktur turun langsung memantau pelaksanaan program. Hal ini dilakukan agar realisasi kegiatan tidak menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran.
Ia menegaskan, program yang tidak terlaksana merupakan bentuk pemborosan anggaran. Terlebih, APBD Perubahan telah disahkan sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan penyesuaian anggaran.
“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Mengingat APBD Perubahan telah disahkan, penyesuaian anggaran sudah tidak memungkinkan lagi. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat. Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung,” tegas Amsakar.
Selain percepatan belanja, Amsakar juga meminta perangkat daerah penghasil mengoptimalkan pendapatan, terutama dari sektor pajak daerah. Ia ingin potensi pendapatan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Di sisi lain, kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam turut menjadi perhatian. Pimpinan masing-masing unit kerja diminta memastikan kehadiran dan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja.
Dalam apel tersebut, Amsakar juga menyoroti tiga persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat Batam, yakni pelayanan air bersih, banjir, dan sampah.
Menurutnya, penyelesaian ketiga persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemko Batam dan BP Batam. Kolaborasi harus dibangun mulai dari petugas pelaksana di lapangan hingga jajaran pimpinan.
Amsakar juga mengingatkan camat dan lurah agar lebih responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat. Sebagai garda terdepan pelayanan publik, mereka diminta tidak hanya meneruskan aspirasi warga kepada instansi terkait, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut dan langkah nyata.
“Kalau komunikasi seperti ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Amsakar.
Pada kesempatan itu, Amsakar turut menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun secara simbolis kepada sejumlah pegawai Pemko Batam yang memasuki masa purna tugas.
Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian serta dedikasi para pegawai selama menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam. (BTM)
