BTM.CO.ID, BANTEN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak berarti kawasan konservasi tersebut akan dijadikan lokasi pertambangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa penetapan WUP tersebut memiliki dasar historis, yakni berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten sejak 2013.
Usulan tersebut kemudian ditetapkan dan diperbarui melalui sejumlah Keputusan Menteri ESDM hingga 2026.
Menurutnya, penetapan itu didasarkan pada data dan potensi geologi mineral di wilayah perairan terkait, bukan pada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
“ESDM juga menekankan bahwa penetapan WUP hanya merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral, bukan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan,” ujarnya.
Dwi Anggia menjelaskan, setiap penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.
“Hingga saat ini, tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di wilayah perairan tersebut maupun di kawasan TNUK,” ungkapnya.
Dengan demikian, penetapan WUP tersebut tidak mengubah status, peruntukan, maupun fungsi perlindungan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Sebelumnya, isu mengenai kawasan Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang disebut-sebut akan diratakan untuk kepentingan pertambangan ramai diperbincangkan di jagat maya.
Informasi tersebut memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah warganet menyuarakan penolakan karena khawatir aktivitas pertambangan akan mengancam kelestarian lingkungan dan habitat satwa dilindungi, khususnya badak jawa.
Bahkan, muncul pula wacana pemindahan badak jawa ke wilayah lain sebagai respons atas kekhawatiran terhadap masa depan habitat satwa langka tersebut.
Namun, berdasarkan penegasan Kementerian ESDM, penetapan WUP bukanlah izin operasional pertambangan. Hingga saat ini, pemerintah juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di wilayah perairan tersebut maupun di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. (Btm/ddr)






