BTM.CO.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp2,43 triliun. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 itu disampaikan BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kepala BP Batam Amsakar Achmad hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran.
Dalam usulan tersebut, BP Batam menetapkan pagu anggaran sebesar Rp2.437.418.228.000. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung percepatan pelayanan investasi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurutnya, arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dari total pagu anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah sektor, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur jalan sebesar Rp299,98 miliar.
Selanjutnya, Rp98,09 miliar dialokasikan untuk infrastruktur drainase dan Rp88,55 miliar untuk pengembangan kawasan dan wisata.
Sementara itu, anggaran pengembangan jembatan mencapai Rp75,54 miliar, fasilitas bandara Rp40,82 miliar, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL Rp29,41 miliar, peningkatan fasilitas kesehatan Rp24,11 miliar serta pengembangan fasilitas pelabuhan Rp8,61 miliar.
Amsakar mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Dari total usulan anggaran Rp2,43 triliun, sebanyak 60,5 persen atau Rp1.474.382.494.000 dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Program tersebut diarahkan untuk penguatan pelayanan promosi dan investasi, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan kawasan hingga pembangunan infrastruktur strategis di Batam.
Sementara 39,5 persen atau Rp963.035.734.000 dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Anggaran ini mencakup belanja pegawai, pemeliharaan, utilitas serta pengadaan barang dan jasa.
Untuk menopang postur anggaran tersebut, BP Batam menargetkan penerimaan PNBP sekitar Rp2,43 triliun.
Dari target tersebut, 58,98 persen atau sekitar Rp1,43 triliun ditargetkan berasal dari Badan Usaha/Unit Mandiri. Sedangkan 41,02 persen atau sekitar Rp999,77 miliar berasal dari Unit Kerja Penghasil.
Tiga kontributor penerimaan terbesar berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp928,08 miliar atau 38,08 persen.
Kemudian Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah sebesar Rp572,36 miliar atau 23,48 persen, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan sebesar Rp528,71 miliar atau 21,69 persen.
Nilai usulan tersebut telah diselaraskan dengan pagu anggaran yang disepakati melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas RI dan Menteri Keuangan RI tertanggal 5 Agustus 2026.
Amsakar menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran yang disiapkan dapat dikelola secara akuntabel dan inklusif.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” kata Adisatrya. (BTM/r)
