KSP Siap Jadi Lokomotif Pengawalan Program Prioritas Nasional, Ariyo Windutomo Tegaskan Penguatan Koordinasi

  • Bagikan
 KSP Siap Jadi Lokomotif Pengawalan Program Prioritas Nasional

BTM.CO.ID, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya memperkuat pengawalan program prioritas nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan pelaksanaan program, hingga deteksi dini terhadap berbagai kendala di lapangan.

Komitmen tersebut disampaikan Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Ariyo mengatakan, KSP siap mengambil peran lebih aktif sebagai penggerak dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.

“Ya, kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional,” ujar Ariyo.

Ia menjelaskan, pengawalan program prioritas nasional dilakukan secara terstruktur. KSP terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menentukan program yang membutuhkan pengawalan strategis.

Selanjutnya, pemantauan dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, serta pertemuan langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, fungsi pengawalan KSP tidak sebatas memantau pelaksanaan program, tetapi juga memastikan berbagai hambatan yang muncul di lapangan dapat segera dikoordinasikan untuk mendapatkan penyelesaian.

“Kami akan coba untuk terus meningkatkan komunikasi, dan kami juga harus proaktif untuk terus berkomunikasi dengan kementerian-kementerian yang menjadi partner kerja kami,” ungkapnya.

Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan terkait penguatan fungsi strategis KSP. Di antaranya pengendalian program prioritas Presiden, deteksi dini terhadap persoalan strategis di lapangan, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Pembahasan juga mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, keamanan informasi, hingga koordinasi KSP dengan Badan Komunikasi Pemerintah dalam penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat.

KSP menilai berbagai masukan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pengawalan program nasional agar pelaksanaannya lebih terintegrasi, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mengawal program prioritas nasional, KSP juga menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui program KSP Mendekat.

Hingga November 2026, KSP telah menerima sebanyak 596 aduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 169 aduan telah ditindaklanjuti, sementara 427 aduan lainnya masih dalam proses.

Aduan yang diterima mencakup berbagai persoalan, mulai dari pertanahan dan agraria, permohonan audiensi, aspirasi masyarakat, surat resmi, hingga sejumlah isu lainnya.

Ariyo menegaskan, KSP akan terus memperkuat perannya sebagai unit pendukung Presiden dalam memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai visi dan misi Presiden.

Melalui pengawalan proaktif, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan berkelanjutan, KSP berharap implementasi Asta Cita dapat berjalan semakin efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (Btm/r)

  • Bagikan
error: Ma'af berita btm.co.id ini tidak dapat disalin!
Exit mobile version