Wilayah Konsesi
Pulau Nipa dan sebagian perairannya (4.000 hektare lebih) adalah masuk dalam wilayah konsesi PT Asinusa Putra Sekawan. Sedangkan BUP PT Pelindo menguasai 5.000 hektare lebih di wilayah perairan, tidak di daratan Pulau Nipa.
Pemberian konsesi kepada BUP PT Asinusa Putra Sekawan di darat dan di perairan Pulau Nipa, menurut Pelaksana Tugas Direktur Kepelabuhan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI, Mahsyud, dilaksanakan mengacu kepada ketentuan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Pengurusan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan atau dikenal dalam percakapan yaitu STS (Ship to Ship) transfer dikelola KSOP Tanjung Balai Karimun bekerja sama dengan Asinusa sejak 2012. “Kemudian disesuaikan melalui konsesi,” jelas Mahsyud kepada media ini, lewat zoom metting, Kamis 16 Maret 2023.
Konsesi itu sendiri, kata Mahsyud, dilaksanakan secara prosedur dan proper, sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan aspek utama yaitu telah memenuhi kajian kelayakan pengurusan wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan. “Sudah melalui proses audit BPKP atau review perhitungan jangka waktu konsesi,” jelas Mahsyud.
Pemberian konsesi ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan eksistensi sektor transportasi di bawah kewenangan Kemenhub di perairan Pulau Nipa. Dijalankan secara sinergi dengan rencana besar pemerintah untuk pengembangan Pulau Nipa sebagai kawasan pertahanan berbasis ekonomi. “Pemberian konsesi kepada PT Asinusa melalui proses yang melibatkan lintas instansi,” ungkap Mahsyud.
Konsesi itu memberi ruang kepada BUP untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan layanan dapat diberikan secara optimal. “Tentunya sejalan dengan aspek penguatan regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan,”.
Kemenhub juga mendorong kegiatan konsesi di Pulau Nipa melalui digitalisasi layanan, pelaporan maupun perizinan, termasuk pengawasan. Ini akan menjadi pelindung yang kuat untuk meminimalkan penyimpangan yang terjadi di lapangan. “Kemenhub akan memberikan penguatan dari sisi aturan, karena itu yang bisa kami lakukan,” janji Mahsyud.
Penguatan itu dilakukan secara komprehensif sejak perencanaan, pembangunan atau pengembangan maupun dioperasionalnya. Ini akan menjadi rencana pemerintah pusat yang akan dikolaborasikan dengan para pemangku kepentingan terkait. “Semua konsep pertahanan berbasis ekonomi tersebut dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan seluruh potensi wilayah Pulau Nipa,” katanya.
Bagaimana dengan tarif? Menurut Mahsyud, soal tarif menjadi hal yang sangat urgent dan sangat menentukan sebagai dukungan terhadap badan usaha pelabuhan untuk meningkatkan wilayah Pulau Nipa. “Kami bersama Kementerian Keuangan sudah memberikan penguatan dengan pemberlakuan tarif khusus di Pulau Nipa, jadi ada perbedaan dengan lokasi lain,” katanya.
BUP Diberi Keleluasaan
Mahsyud menjamin BUP yang mengelola STS di Pulau Nipa saat ini akan diberi keleluasaan menetapkan tarif. Tapi, dari sisi bisnis, tarif harus lebih kompetitif dan fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. “Tetap harus sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Mahsyud.
Dia juga menyinggung soal infrastruktur layanan publik di kawasan itu, utamanya aspek transportasi. Menurut Mahsyud, pemenuhan kebutuhan layanan tranportasi di kawasan itu harus berorientasi pada keterjangkauan aksesibilitas, keandalan, dan optimalisasi teknologi informasi. Jadi, digitalisasi, IT, dan lain sebagainya menjadi hal yang diutamakan serta keterbukaan penyediaan layanan transportasi dimaksud.
Mahsyud optimis kehadiran operator Asinusa di Pulau Nipa akan memberi manfaat besar dalam konteks ekonomi maupun pertahanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat terwujud seperti yang sudah pernah dilakukan selama ini.
Pastinya, kemanfaatan itu lebih utama bagi daerah, baik pembedayaan SDM maupun yang lainnya. “Aktivitas kepelabuhanan ini dibutuhkan modal yang sangat besar. Makanya kami tidak asal-asalan memilih mitra kerja sama di dalam kepelabuhanan di perairan, itu untuk jangka pendek,” sebut Mahsyud.
Sedangkan untuk jangka panjang, konsesi BUP di Pulau Nipa akan menjadi highlight bahwa ke depannya, “Kami ingin, terutama di daerah perbatasan yang head to head dengan Singapura secara perlahan namun pasti, juga punya pangsar semakin lama semakin menguat, kira kira seperti itu,” ungkap Mahsyud di ujung wawancara via zoom metting.
