Amsakar Achmad Terima Kunjungan Bupati Blitar Rini Syarifah

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima kunjungan Bupati Blitar Rini Syarifah dan rombongannya, Senin (27/6/2022).

Amsakar mengaku berbahagia dan menyambut baik kedatangan rombongan bupati. Kedua belah pihak saling bertukar informasi, seperti perihal pemerintahan dan potensi daerah.

Banner IDwebhost

“Kami ucapkan selamat datang ibu bupati dan rombongan,” kata Amsakar.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan perihal sejarah Batam. Pada tahun 1960-an, wilayah Batam yakni Pulau Sambu sebagai basis logistik dan pangkalan minyak.

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Pada dekade 1970-an sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

BACA JUGA:   Binda Kepri Lanjutkan Vaksinasi Covid-19 Hari Kedua Di Makodim 0315/Bintan

“Dimaksudkan untuk memfollow kerjasama tiga negara yang kita kenal Sijori,” ucap dia.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

BACA JUGA:   LIVE STREAMING : Apresiasi Pelanggan Bright PLN Batam, Bayar Tercepat Triwulan II 2021

“Ini saya gambarkan bahwa Batam, pada mulanya didesain sebagai daerah industri, perdagangan, pariwisata, basis logistik dan alih kapal. Yang diawali dengan otorita Batam dan pemerintah kota belakangan,” katanya.

Pesatnya perkembangan Batam membuat mobilitas manusia juga semakin meningkat, Batam kemudian menjadi favorit pencari kerja, disamping ada proses rekrutmen langsung pekerja di daerah asal.

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

BACA JUGA:   34 Pelanggan bright PLN Batam Dapat Hadiah, Program Apresiasi Pelanggan Pembayaran Listrik Tercepat

“Kini Batam kian berkembang, infrastruktur terus dikembangkan. Seperti jalannya, bahkan setiap jalurnya terdapat masing-masing lima lajur,” ujarnya.

Amsakar juga menyampaikan, Pemko Batam terdapat 36 OPD, 12 kecamatan serta 64 kelurahan. Juga didukung Sekretariat Daerah (Setda) dengan 3 assisten dan 11 kepala bagian serta Sekretariat Dewan (Setwan) dengan lima kepala bagian.

“Ini membantu kami wujudkan visi Batam Bandar Madani yang Modern dan Sejahtera dibawah arahan Walikota Batam Bapak Muhammad Rudi,” ucap dia. ( BTM /r)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *