Polemik Pengembangan Rempang, Tokoh Masyarakat Pertanyakan Sikap Gubernur Kepri

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Polemik soal pengembangan Pulau Rempang masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Batam.

Bukan tanpa alasan, program strategis nasional milik pemerintah pusat tersebut menuai kontra dari masyarakat kampung tua yang ada di sana.

Merespons ini, tokoh masyarakat sekaligus pengamat sosial, Andi Cori, meminta agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dapat bersikap terkait isu liar pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City.

Mengingat, Pemerintah Provinsi Kepri merupakan perpanjangan tangan pusat untuk ke daerah.

BACA JUGA:   Dorong Pertumbuhan Ekonomi Batam, BP Batam Gelar Coffee Morning Bersama Pengusaha Singapura

“Kemana gubernur ketika rakyat membutuhkan kehadiran dan solusinya? Bukankah Gubernur Kepri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? Sangatlah penting untuk menjalankan proyek strategis nasional yang mana saat ini tengah dibebankan kepada Wali Kota Batam,” ujarnya, Kamis (24/8/2023).

Andi Cori pun menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang justru menghindar dari polemik pengembangan Pulau Rempang tersebut.

Menurut dia, Gubernur Kepri tak seharusnya absen dalam aksi penyampaian aspirasi masyarakat Rempang kemarin, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA:   Syamsul Paloh Minta Seluruh Kader Nasdem Kepri Tegak Lurus Perintah Partai : Menangkan H. Muhammad Rudi

“Peran kedua kepala daerah adalah sebagai leading sektor pengamanan proyek strategis nasional. Tapi kenapa Pak Rudi saja yang dipersalahkan? Narasi liar di media terkesan tidak berimbang hingga menimbulkan simpang siur informasi yang diterima masyarakat luar Batam,” tambahnya.

Sebagai pemimpin daerah, Andi mengapresiasi sikap Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang berani untuk bertatap muka dengan perwakilan masyarakat Rempang.

BACA JUGA:   Warga Rempang Dapat Sertifikat Hak Milik di Lokasi Relokasi

Oleh karenanya, dia mengajak agar masyarakat tak mudah terprovokasi dengan tuduhan miring dan belum terbukti kebenarannya terkait wacana pengembangan Pulau Rempang ke depan.

“Peristiwa ini merupakan warisan persoalan dari para pejabat terdahulu. Semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan paham siapa sebenarnya yang senantiasa bersama masyarakat serta bijak dalam menyikapi kebijakan pusat tersebut,” pungkasnya. ( BTM /r)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *