Ketua Majelis Rakyat Kepri Huzrin Hood: Kebangkitan Rempang Cita-cita Laksamana Hang Nadim

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Huzrin Hood, Ketua Majelis Rakyat Kepri, menaruh perhatian penuh dalam rencana pengembangan Pulau Rempang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Bahkan tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri ini menyebut, bisa jadi ini merupakan tonggak sejarah bangkitnya ekonomi Melayu, sebagai mana yang dicita-citakan Laksamana Hang Nadim di massa silam. Karena dulunya, Pulau Galang yang merupakan tempat lahirnya Hang Nadim pernah menjadi pusat pembuatan kapal-kapal perang yang terkenal di massa itu.

“Tak menutup kemungkinan bangkitnya ekonomi di kawasan Rempang, Galang, saat ini, masyarakat Melayu hidup dengan layak merupakan semangat Hang Nadim. Saya kira semangat Hang Nadim ini akan bangkit hari ini jika kita betul-betul menjunjung budaya Melayu yang kita junjung tinggi,” ujar Huzrin Hood, pada Ramon Damora dalam Podcast Ruang Lapang yang ditayangkan di channel youtube Bos Anto Show. Hingga Kamis (21/9/2023) malam, belum 24 jam sejak ditayangkan sudah ditonton lebih dari 2,4 ribu kali.

Dalam podcast tersebut Huzrin Hood sangat menyayangkan kondisi saat ini, di mana terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah, karena menolak untuk direlokasi. Hal tersebut kemudian menjadi celah, bagi sebagian orang untuk menolak investasi tersebut, bahkan ada upaya untuk menggagalkannya. Padahal, masyarakat Melayu sendiri, khususnya di Rempang dan Kepri, tak ada yang menolak masuknya investasi tersebut asalkan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

“Masyarakat sepakat, investasi oke, tapi relokasi perlu dirundingkan. Gerisman (Tokoh Masyarakat Rempang) pernah tunjukkan peta, kami ini ke sini saja, investasi ke sini dengan peta laut itu, tapi mereka (dengan pemerintah) tak pernah bertemu,” ungkap Huzrin Hood.

BACA JUGA:   Karyawan Hotel HARRIS Batam Center Dan HARRIS Resort Waterfront Ikuti Uji Kompetensi Profesi
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Huzrin Hood, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ini sependapat yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, terjadinya kondisi saat ini karena kurang bagusnya komunikasi di awal dengan masyarakat setempat.

Sehingga dia menyarankan untuk digelarnya Musyawarah Agung. Selain mencari solusi konkret juga merajut kembali tali silaturahmi. Selain itu agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan masalah ini sehingga membuat gangguan Kamtibmas. Bahkan dia bersedia menjadi mediator.

“Kami menawarkan beri jangka waktu, jangan dipatok tanggal 28 September harus selesai, sosialisasikan lagi kembali untung rugi, manfaatnya pada masyarakat, satukan lagi hati semua pihak. Saya khawatir unsur-unsur lain mengganggu masuk. Sebagai Ketua Majelis Rakyat Kepri saya bersedia menjadi mediator asal ada penunjukan dari Presiden. Saya diberi mandat saya akan di tengah-tengah. Atau ada tokoh lain yang dirasa mampu menjadi panitia Musyawarah Agung ini. Tanpa perundingan dan penengah akan sulit terwujud,” kata Huzrin Hood, yang kemudian mencontohkan keberhasilan Jusuf Kalla saat menjadi mediator dalam perdamaian Aceh.

Di awal podcast Huzrin Hood berbicara sejarah terbentuknya Majelis Rakyat Kepri. Dibentuk tahun 2015, yakni di masa periode kedua kepemimpinan almarhum Muhammad Sani sebagai Gubernur Kepri. Tujuannya, memberi masukan dari luar pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan
Majelis Rakyat Papua, Aceh, Riau dan majelis rakyat yang ada di provinsi lainnya.

Nah, hal inilah jugalah yang dilakukan Majelis Rakyat Kepri dalam kasus rencana pembangunan di Pulau Rempang. Sejak ditandatanganinya MoU oleh Pemerintah Indonesia dengan produsen kaca asal China, Xinyi Group, Majelis Rakyat Kepri langsung memberikan saran dan masukan agar mengedepankan musyawarah mufakat. Selain pada pemerintah juga disampaikan pada masyarakat.

BACA JUGA:   Tempat Dugem di Batam Siap - Siap Akan di Razia Gabungan TNI

“Setelah ditandatangani MoU saya ikut sosialisasi di Pantai Melayu, Wako (Muhammad Rudi) tak datang. Saya sampaikan kedepankan musyawarah mufakat, apa yang akan dikerjakan dan menjadi hak masyarakat harus disepakati bersama-sama,” ungkap Huzrin. Selain di Pantai Melayu, dia juga ikut memberikan masukan dalam pertemuan di Harmoni One, Batam Center, sehari jelang pecahnya bentrok antara masyarakat dengan Tim Gabungan di Jembatan 4 Barelang, 7 September 2023, lalu. Di mana saat itu masyarakat memblokir jalan agar Tim Gabungan yang akan melakukan pengukuran lahan di Pulau Rempang, tak bisa masuk.

“Berjalan waktu belum ada kesepakatan, akhirnya kami surati Presiden, Walhi, DPR. Tak ada tanggapan akhirnya kami berbicara ke media, sejak itu baru viral,” ungkapnya.

Menurut pandangannya, dalam menyelesaikan masalah Rempang ini tak bisa buru-buru. Pemerintah harus bijak. Merangkul semua pihak. Contohnya, yang pernah dilakukan Perdana Menteri Mahathir Mohammad dalam membangun Putra Jaya, sebagai pusat pemerintahan Malaysia. Saat itu Mahathir berhasil menyatukan dua pihak yang bersebrangan sehingga Putra Jaya dapat dibangun. Atau contoh lainnya, rencana pembangunan Bandara Hang Nadim, yang awalnya direncanakan akan dibangun di daerah Sagulung. Karena saat itu penduduk Sagulung dilihat sudah banyak di area bandara maka, kemudian pembangunan bandara di alihkan ke daerah Batubesar, yang saat itu masih sepi penduduk.

BACA JUGA:   34 Tahun Membangun Masa Depan Kota Batam, Central Group Siap Untuk Melaju Ke Kancah Bisnis Properti Nasional

Solusi semacam itu bisa juga diterapkan di kasus Rempang. Semu pihak kembali diajak berembuk kembali. Melalui Musyawarah Agung tersebut. Dengan harapan ada solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Contohnya, jika tetap ada yang direlokasi harus bertahap. Tanpa memaksakan batas waktu yang diberikan selama ini. Atau lokasi pabriknya yang sedikit digeser, sehingga tak berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Sehingga dampak-dampak negatif, seperti polusi dapat dihindari.

Jadikan Pelajaran

Dalam podcast itu, Huzrin Hood juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kepri saat ini, di mana Natuna dan Anambas yang ingin memisahkan diri dengan membentuk provinsi sendiri. Tak menutup ke depan hal yang sama juga bisa dilakukan Batam, Karimun, Lingga, atau Bintan.

“Natuna, Anambas mau memisahkan diri dari Kepri, Batam ada rencana juga, mungkin juga nanti Karimun, Lingga. Apa sebab, karena tak ada musyawarah mufakat, rasa kasih sayang di antara kita, sehingga pembangunan tak merata. Dulu kita kecewa dengan Pekanbaru karena semua dibangun di Pekanbaru, sama ini terjadi, tak bisa merajut kembali ini tahun perpecahan di Kepri,” ujarnya.

Sehingga dia kembali mengajak pada semua pihak untuk kembali duduk bersama dengan mengedepankan kembali agama, budaya, serta adat istiadat.

“Kembali pada agama, minta pada Allah,
21 tahun Kepri berdiri cerita investasi tapi lupa tentang agama. Mari kita istighfar pada Allah, dan mulailah menjalani pemerintahan di Kepri dengan santun dengan musyawarah,” pesannya.(BTM /ara)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *