Koalisi Rakyat Batam Akan Demo di PT ASL dan PT Caterpillar, Soroti Kasus Kecelakaan Kerja dan Sistem Outsourcing

  • Bagikan
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., saat meninjau lokasi kebakaran kapal tanker Federal II di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard, Tanjung Uncang, Kota Batam - btm.co. id/ist

BTM.CO.ID, BATAM – Sekitar 1.000 massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam akan menggelar aksi unjuk rasa damai selama tiga hari berturut-turut, mulai Rabu hingga Jumat, 22–24 Oktober 2025.

Aksi ini melibatkan berbagai unsur, antara lain serikat pekerja dan serikat buruh, dengan titik aksi utama di PT ASL Shipyard Tanjung Uncang serta PT Caterpillar Batam.

Koordinator aksi, Faisal Kurniawan, menjelaskan bahwa ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan Koalisi Rakyat Batam dalam aksi tersebut, yaitu:

BACA JUGA:   PLN Pastikan Kesiapan Keandalan Pasokan Listrik Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024

Hapus sistem outsourcing.
Tegakkan aturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Wujudkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam.

“Besok kita juga akan ke PT Caterpillar untuk melakukan unjuk rasa, karena beberapa hari lalu terjadi kecelakaan kerja di sana,” ungkap Faisal selasa (21/10/2025).

BACA JUGA:   Central Group Hadirkan KPR IS ME, Solusi Beli Rumah Tanpa Ribet Libatkan 18 Bank di Batam

Ia menambahkan, pihaknya menilai kasus kecelakaan kerja di PT Caterpillar terkesan ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat dan pekerja tidak memperoleh informasi yang transparan.

Koalisi Rakyat Batam berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Batam, termasuk pelanggaran keselamatan kerja dan praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

BACA JUGA:   Autogate Peti Kemas Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Segera Rampung, Meminimalisir Antrean Panjang

“Kami ingin keadilan dan transparansi dalam setiap kasus ketenagakerjaan di Batam, jangan ditutup – tutupi” tegas Faisal.

Aksi yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja di Batam.
(btm/DDR)

  • Bagikan