BTM.CO.ID, BATAM— Anggota DPRD Kepri Sirajuddin Nur menegaskan kehadiran negara melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi regional melalui pembangunan infrastruktur transportasi.
Tapi, semua itu masih tergantung kinerja dan strategi pengembangan yang dilakukan dua pemegang konsesi BUP di pulau itu, yaitu PT Pelindo dan PT Asinusa. “Kedua Perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perdagangan dan investasi,” kata Sirajuddin, menjawab pertanyaan tertulis media ini soal pentingnya posisi ekonomi, politik, dan pertahanan pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Nipa, Sabtu 19 Maret 2023.
Perlu dicatat, kata Sirajuddin, manfaat ekonomi di atas baru bersifat potensial dan masih memerlukan waktu untuk direalisasikan sepenuhnya. Selain itu, ada juga tantangan dan risiko yang perlu dikelola dalam pengembangan kawasan Pulau Nipa, seperti dampak lingkungan dan sosial, serta persaingan dengan pelabuhan lain di wilayah sekitar.
“Perlu adanya perencanaan dan manajemen yang baik untuk memastikan keberhasilan proyek ini hingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” harap Sirajuddin.
Dia menyebutkan dengan adanya pelabuhan yang efisien dan modern, semakin memungkinkan produk-produk dari daerah-daerah sekitar dapat diekspor dan impor lebih cepat. “Biaya logistik menjadi lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah,” katanya.
Namun, lanjut Sirajuddin, penting untuk dicatat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi bukanlah satu-satunya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kebijakan ekonomi dan regulasi juga sangat berpengaruh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat sektor riil. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), menurut Sirajuddin, juga dapat menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan BUP Pulau Nipa.
Hal penting lainnya, kata Sirajuddin, pemerintah perlu mempertimbangkan sumber daya manusia dan kebutuhan masyarakat setempat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. Melibatkan masyarakat lokal dan pihak swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab bersama, sehingga hasilnya dapat lebih optimal.
Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pihak swasta, dan lembaga internasional, guna mendapatkan dukungan dan solusi terbaik dalam pengembangan kawasan BUP Pulau Nipa secara efektif dan efisien.
