BP Batam Gelar Sosialisasi Aturan PPN dan PPnBM

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 bertempat di Balairungsari BP Batam pada hari Kamis (13/1/2022).

Adapun PMK-173/PMK.03/2021 menjelaskan tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Penyerahan BKP dan/ atau JKP dari dan/ atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Banner IDwebhost

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto pada sambutannya menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut relevan dengan tugas dan dan fungsi BP Batam yaitu sebagai petugas atau organisasi yang tugas utamanya untuk mengelola Kawasan.

BACA JUGA:   Dihadiri Gubernur Sumbar dan Rektor UNP, Muhammad Dali Dilantik Ketua DPW Iluni UNP Kepri

“Hal seperti ini (PMK) harus secara sempurna kita ketahui dalam rangka meningkatkan layanan kita kepada para masyarakat khususnya investor,” ujar Purwiyanto.

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam melakukan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan terkait proses perizinan yang berlaku untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien bagi para calon investor maupun investor.

Purwiyanto berharap, dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi tonggak komunikasi pihaknya dengan Direktorat Jenderal Pajak serta dapat memberikan pemahaman dan peningkatan layanan yang maju, baik, dan meningkat.

Kegiatan sosialisasi Aturan PPN dan PPnBM ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak yakni Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL DJP, Bonarsius Sipayung dan Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa DJP, Rusdi Yanis.

BACA JUGA:   Lowongan Kerja One Batam Mall, Posisi Supervisor, Kasir Hingga Cleaning Services

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL DJP, Bonarsius Sipayung selaku narasumber menjelaskan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pengusaha diantaranya kepastian hukum, melakukan E-Endorsement (dilakukan secara elektronik), mengubah terminologi pemasukan dan pengeluaran barang menjadi penyerahan barang, dan menyeimbangkan Peraturan Kawasan Bebas secara lebih netral.

“Permasalahan utama yang dihadapi antara lain simplifikasi administrasi, kepastian hukum, dan membangun sinergi agar Batam menjadi Kawasan yang berdaya saing,” ucap Bonarsius.

BACA JUGA:   Bea Cukai Batam Amankan Tiga Orang Pembawa Sabu Dalam Dubur di Bandara Hang Nadim

“Kami berharap terjadinya kerjasama yang lebih baik antara Badan Kawasan, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk join analisis dan join audit,” imbuhnya.

Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber oleh perwakilan dari BP Batam.

Turut hadir para Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu KPBPB Bintan, Syahri; Kepala PTSP KPBPB Sabang, Hendra Setiawan; Perwakilan KPBPB Karimun, Rudi Krisna; Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan BP Batam, serta delegasi pelaku usaha di KPBPB Batam, Bintan, Karimun dan juga Sabang. (BTM /r)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *