BTM.CO.ID, BATAM – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyatakan siap menjalankan Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan skema subsidi bunga atau subsidi margin sebesar 8 persen per tahun. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 1,7 juta nasabah hingga Desember 2026.
Direktur Utama PT PNM, Kindaris, mengatakan seluruh sistem pendukung penyaluran pembiayaan telah disiapkan untuk menjalankan program tersebut.
“Sistem sudah siap, PNM sudah siap menjalankan program. Target Desember 2026 sebanyak 1,7 juta nasabah. Untuk mendapatkan bunga 8 persen, PNM sudah siap,” ujar Kindaris saat menyaksikan akad dan pencairan pinjaman kepada kelompok usaha Mekaar di Kantor PNM Mekaar Syariah, Perumahan Rosdale, Batam Center, Selasa (10/11/2026).
Kindaris menjelaskan, program KPPS menyasar perempuan prasejahtera yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data kesejahteraan sosial.
Untuk mengakses pembiayaan, calon nasabah harus membentuk kelompok usaha dengan jumlah minimal lima orang. Kelompok tersebut dibentuk secara mandiri oleh masyarakat, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada PNM.
“Jadi sistemnya jelas, ibu-ibu harus berkelompok. Minimal lima orang dan kelompoknya dibentuk sendiri oleh masyarakat. Kemudian kelompok mengajukan, nanti petugas akan melakukan survei ke lokasi,” jelasnya.
Ia mengatakan, program ini tidak hanya menyasar perempuan yang sudah menjalankan usaha, tetapi juga mereka yang baru berencana memulai usaha produktif.
Menariknya, pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa agunan. Besaran pinjaman diberikan secara bertahap, mulai dari Rp2 juta hingga maksimal Rp12 juta.
“Kelompok yang mau berusaha maupun yang sudah berusaha juga bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Besaran pinjaman diberikan secara bertahap, mulai Rp2 juta hingga maksimal Rp12 juta,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan penyaluran pembiayaan dengan bunga 8 persen per tahun merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada 3 September 2026.
Bersama Kindaris, Dradjad menyaksikan langsung proses akad dan pencairan pinjaman kepada tiga nasabah kelompok usaha Mekaar yang menjadi penerima awal program KPPS di Batam.
“Hari ini kita lakukan pencairan untuk program KPPS Mekaar dengan bunga 8 persen di Batam. Ini merupakan arahan Presiden pada 3 September dan sekarang sudah dijalankan,” ujarnya.
Dradjad menjelaskan, proses pencairan pembiayaan didukung teknologi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem identifikasi yang terintegrasi dengan data kependudukan.
Melalui integrasi tersebut, verifikasi identitas nasabah dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan koneksi ke sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta sistem terkait di Kementerian Keuangan.
Ia menambahkan, peluncuran program KPPS secara nasional nantinya akan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri UMKM, Menteri Keuangan, dan BP BUMN.
Program KPPS merupakan hasil kerja sama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT PNM melalui Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) menggunakan skema subsidi bunga atau subsidi margin.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Penyaluran perdana di Batam diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas inklusi keuangan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan prasejahtera dalam mengembangkan usaha. (Btm/ddr)
