Materi Stand Up Panji Pragiwaksono Singgung Rempang “Dijual ke China” oleh Indonesia Tuai Polemik

  • Bagikan

BTM.CO.ID, BATAM – Komika Panji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan publik setelah materi stand-up comedy terbarunya memicu polemik di media sosial. Setelah sebelumnya menyinggung masyarakat Sunda, kali ini Panji menyoroti isu Pulau Rempang, Kota Batam.

Dalam salah satu penampilannya, Panji menyampaikan narasi bahwa Pulau Rempang telah “dijual ke China” oleh Indonesia. Ia menggambarkan seolah-olah masyarakat yang telah lama bermukim di Rempang tiba-tiba terusir akibat kebijakan tersebut.

“Misalnya masyarakat di Pulau Rempang tinggal di rumah, tiba-tiba Belanda datang. Lalu Indonesia datang, Belanda diusir, rumah di tangan Indonesia, lalu dijual ke China. Lu nggak ditanya, tiba-tiba dijual ke China,” ujar Panji dalam materinya dilihat btm.co.id selasa (5/1/2026)

@pandji.pragiwaksono Di Indonesia ada sebuah pulau yang seperti masih terjajah. #MensRea ♬ original sound – pandji pragiwaksono

Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi, terutama dari masyarakat Kepulauan Riau yang menilai narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

BACA JUGA:   Tingkatkan Manajemen Kinerja Pegawai, BP Batam Gelar Bimtek Penyusunan dan Pengukuran SKP

Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang merupakan salah satu wilayah yang tengah dikembangkan pemerintah melalui Program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, yang berada di wilayah kerja KPBPB Batam. Program ini bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Keseriusan pemerintah terhadap PSN Rempang Eco City tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 terkait daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengacu pada perjanjian tahun 2004 antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT MEG, berbagai langkah konkret saat ini tengah dilakukan untuk merealisasikan investasi yang direncanakan. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan serta mendatangkan investasi hingga Rp175 triliun, dengan masyarakat Kepulauan Riau—khususnya warga Rempang—menjadi prioritas utama.

BACA JUGA:   Kapolsek Bengkong Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas, Mencegah Lebih Baik Sebelum Terjadi

Materi Panji Soal Warga Sunda Juga Tuai Reaksi

Selain isu Rempang, materi stand-up Panji Pragiwaksono juga menuai polemik di Jawa Barat. Dalam salah satu segmennya, Panji menyebut kecenderungan warga Sunda yang “senang memilih artis”, dengan menyinggung nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai “artis YouTube”.

Pernyataan tersebut memicu respons beragam. Sebagian masyarakat menilai materi itu melecehkan identitas warga Sunda dan merendahkan pilihan politik masyarakat Jawa Barat. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk kritik sosial dalam kemasan komedi.

Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan tidak ingin memperpanjang polemik, namun mengajak publik menilai kepemimpinan berdasarkan kinerja nyata.

“Kalau dibilang saya artis, silakan saja. Tapi ada juga artis seperti Dedi Yusuf yang punya kemampuan pembangunan yang relatif baik,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang dikutip BTM.CO.ID, Senin (4/1/2026).

BACA JUGA:   Bazar Kuliner Tiga Mutiara Enterprise, Berdampak Baik Bangkitnya Ekonomi Di Kota Batam

Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya dapat diuji langsung oleh masyarakat melalui hasil kerja di lapangan. Menurutnya, dirinya rutin turun ke daerah untuk memastikan pembangunan berjalan optimal.

“Saya ini keliling ke daerah. Silakan Panji lihat dan dengar langsung ke Jawa Barat, kabarnya saya membangun itu benar atau tidak,” tegasnya.

Dedi Mulyadi juga menepis anggapan bahwa dirinya hanya mengandalkan konten media sosial tanpa kerja nyata.

“Buktikan saja, saya ini gubernur konten atau gubernur yang bekerja,” ucapnya.

Polemik ini kembali membuka ruang diskusi publik mengenai batas antara kritik, komedi, kebebasan berekspresi, serta penghormatan terhadap identitas budaya dan pilihan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tetap fokus pada agenda pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika opini yang berkembang. (BTM/ddr)


  • Bagikan