BTM.CO.ID, JAKARTA – BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI terkait rencana kemandirian anggaran pada tahun 2027 tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Paripurna I DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, BP Batam menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari pengelolaan lahan, jasa kepelabuhanan, perizinan, serta berbagai sektor strategis lainnya di kawasan Batam.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang diambil BP Batam tersebut.
“Ini pertama kali dalam sejarah BP Batam tidak meminta anggaran dari APBN dan memilih mengoptimalkan PNBP. Ini patut diapresiasi,” ujar Andre.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari BP Batam dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki untuk mendukung pembangunan kawasan secara mandiri.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai kemandirian anggaran BP Batam dapat menjadi contoh bagi daerah maupun lembaga pemerintah lainnya.
“Ini bisa menjadi contoh bagi daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki,” kata Kawendra.
Keputusan BP Batam untuk tidak lagi bergantung pada APBN dinilai sebagai lompatan besar dalam tata kelola kawasan perdagangan dan investasi. Dengan memanfaatkan pendapatan dari sektor lahan, pelabuhan, hingga perizinan, BP Batam dapat membiayai pembangunan infrastruktur, operasional, serta peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Model pendanaan tersebut memungkinkan hasil aktivitas ekonomi yang berkembang di Batam diputar kembali untuk mendukung pembangunan kawasan, sehingga tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Pencapaian tersebut didukung oleh kinerja investasi yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Batam tercatat mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari target yang ditetapkan. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada tahun 2026 dan semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu destinasi investasi utama di Indonesia.
Dengan meningkatnya investasi dan PNBP dari berbagai sektor strategis, BP Batam optimistis dapat mewujudkan pengelolaan kawasan yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Batam di masa mendatang. (Btm/ddr)
