BTM.CO.ID, BATAM – Kota Batam kembali menghadapi krisis persampahan yang tak kunjung terselesaikan. Sejak Juli hingga November 2025, tumpukan sampah terlihat di berbagai lokasi, mulai dari ruas jalan utama hingga kawasan perumahan. TPS sementara di Sagulung dan beberapa titik lainnya penuh sesak, sementara pengangkutan sampah berjalan tidak optimal.
Permasalahan diperparah oleh antrean panjang truk pengangkut di TPS Telaga Punggur. Kondisi ini menyebabkan sampah di lingkungan perumahan tidak terangkut setiap hari, memicu keluhan warga serta menurunkan kualitas kebersihan kota batam.
Padahal, Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengklaim melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini.
Mulai dari pengadaan bak sampah, penambahan mobil armada pengangkut sampah baru, hingga pelibatan ASN Kelurahan, kecamatan dan Satpol PP dalam pengawasan dan bergotong royong memberikan tumpukan sampah.
Bahkan Pemko memberikan hadiah bagi warga yang mendokumentasikan pelaku pembuang sampah sembarangan. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian menyeluruh.
Rapat Darurat atasi Sampah: Amsakar – Li Claudia Turun Tangan
Menyadari kondisi yang makin memburuk, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menggelar Rapat Koordinasi Darurat Penanganan Persampahan pada Senin malam (17/11/2025) di Aula Engku Hamidah. Rapat tersebut melibatkan Forkopimda, BP Batam, seluruh kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Batam.
Dalam rapat itu, Amsakar memaparkan bahwa timbulan sampah Batam telah mencapai 1.185,94 ton per hari atau 432.868,72 ton per tahun.
Ia menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi ditangani secara biasa, sebab persoalan sampah kini mencakup banyak aspek teknis dan administratif.
“Ini situasi serius. Kita tidak boleh santai melihat kondisi ini. Persoalan sampah harus ditangani secara terintegrasi karena melibatkan banyak pihak,” tegas Amsakar dalam rapat tersebut.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meminta agar seluruh keputusan yang dibuat dalam rapat dapat segera dieksekusi. Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons kondisi darurat yang sudah berdampak luas pada masyarakat.
“Besok sudah mulai ditindaklanjuti. Jangan menunda. Kita harus bergerak cepat memastikan penanganan sampah berlangsung efektif di seluruh wilayah,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam, Yusfa Hendri, selaku Ketua Tim Task Force Penanganan Sampah, menjelaskan langkah strategis yang sedang disiapkan pemerintah. Di antaranya adalah pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah berbasis tiga wilayah teknis sesuai Perwali Nomor 99 Tahun 2025 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
Selain itu, sistem pengangkutan sampah kini berjalan dalam dua shift. Pengangkutan dari sumber sampah dilakukan pukul 06.00–18.00, sementara pemindahan dari TPS ke TPA dilakukan pukul 18.00–06.00. TPA Punggur kini beroperasi selama 24 jam untuk mempercepat alur pembuangan.
DLH saat ini mengoperasikan berbagai armada, mulai dari kompaktor, dumptruck, arm roll, mobil pickup, hingga vacuum sweeper. Namun beberapa kendaraan sudah tidak layak pakai sehingga Pemko merencanakan penambahan armada pada tahun 2026 untuk memperkuat operasional jangka panjang.
Pemerintah juga tengah merampungkan kajian pembangunan tiga TPS baru yang akan dilengkapi dengan incinerator sebagai tahap pemrosesan awal. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurai tumpukan sampah di titik-titik padat penduduk dan mengurangi beban TPA.
Selain penguatan infrastruktur, Pemko menggerakkan masyarakat melalui aksi gotong royong serentak di seluruh kecamatan, termasuk wilayah hinterland seperti Belakangpadang dan Galang. Ratusan personel dari masyarakat, komunitas, mahasiswa, pramuka, dan Satgas Kebersihan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Ke depan, Pemko Batam juga fokus pada edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga, penguatan penegakan Perda persampahan, serta penerapan teknologi modern di TPA sebagai bagian dari strategi jangka menengah.
Masalah Tak Kalah Serius: Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Batam
Di tengah upaya penanganan, muncul persoalan lain yang menarik perhatian publik, yakni dugaan korupsi retribusi sampah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Polresta Barelang sedang melakukan penyelidikan terkait hal ini.
Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, membenarkan penyelidikan tersebut. Lebih dari 10 saksi telah dipanggil, mulai dari pejabat hingga petugas retribusi lapangan untuk dimintai keterangan soal dugaan penyimpangan tersebut.
Dugaan korupsi ini menguat setelah adanya keluhan masyarakat mengenai buruknya layanan pengangkutan sampah, serta indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah. Data penerimaan retribusi dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi mencurigakan.
Pada tahun 2022, realisasi retribusi hanya mencapai Rp35,95 miliar dari target Rp50 miliar. Tahun 2023 target dinaikkan menjadi Rp60 miliar, tetapi realisasi justru turun menjadi Rp34,45 miliar. Tahun 2024 realisasi meningkat menjadi Rp38,59 miliar dari target Rp45,85 miliar. Sementara tahun 2025 hingga Juli, realisasi baru mencapai Rp18,26 miliar dari target Rp57,85 miliar.
Fluktuasi yang signifikan membuat publik menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana retribusi. Penyidikan masih berjalan, dan masyarakat menunggu hasil yang transparan dari aparat penegak hukum.
Krisis sampah ini akhirnya menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat Batam. Persoalan bukan sekadar soal lambatnya pengangkutan, tetapi menyangkut tata kelola, integritas, serta efektivitas sistem persampahan kota. Warga menanti langkah nyata pemerintah untuk memastikan Batam kembali bersih dan bebas dari masalah tumpukan sampah. (btm/tim/ddr)
